Tangerangupdate.com (12/06/2021) | Lampung – – – Lampung Analytica, menyoroti pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat yang disampaikan dalam rapat paripurna. Senin, (07/06/2021).
Koordinator Lampung Analytica, M. Andrean Saefudin, menyampaikan catatan terhadap beberapa isu strategis yang penting untuk menjadi perhatian bersama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2020, terkait pengelolaan keuangan daerah dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, akuntabel, dan transparan agar tujuan utama mewujudkan good goverment dan clean goverment dapat terwujud” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mengapresiasi sekaligus mengkritik laporan yang disampaikan oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus tersebut. Agar, tidak hanya berorientasi pada Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, audit BPK punya keterbatasan untuk menemukan adanya tindak pidana korupsi ataupun penyelewengan. Namun, lanjut Advokat Muda ini, masih ada pengecualian. Yakni untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Selama ini katanya, audit BPK itu hanya mengaudit soal administrasi, ketertiban penggunaan saja. Tapi, belum mendalami bagaimana keuangan daerah agar tidak dialihkan atau dikondisikan untuk membiayai proyek yang bukan prioritas daerah. Hal ini juga berkaitan dengan kurang sinkronya hasil audit tahun sebelumnya dengan pelaksanaan anggaran selanjutnya. Namun, mereka tetap hargai sebagai upaya untuk menata keuangan daerah.
“Hanya saja opini WTP tak bisa dijadikan justifikasi oleh Bupati, bahwa Lampung Barat bebas korupsi, tidak ada suap, tidak ada penyelewengan pembangunan infrastruktur, tidak ada penggiringan kebijakan,” beber dia.
“Ini karena, sudah ada beberapa kejadian terkait kasus dugaan korupsi. Misalnya, dalam Kasus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pesagi Mandiri Perkasa, polemik penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), dan pengelolaan Dana Desa. Tiga indikator itu menurutnya tanda bahwa korupsi masih terjadi dan dimainkan secara sembunyi-sembunyi.”katanya.
Lebih lanjut, jika melihat fakta-fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung Barat turun signifikan dan mengalami kontraksi -1,14 % dibanding tahun sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masuk dalam katagori sedang yaitu 67,80.
Andre berharap opini WTP jangan dijadikan sebagai jualan Pemkab bahwa kinerjanya bagus. Pasalnya, 11 kali Lampung Barat mendapatkan Opini WTP dari BPK, tapi anggaran pelayanan publiknya sedikit, dan terdapat sisa belanja atau SILPA yang begitu besar, yakni Rp.57,25 Miliar lebih, belum lagi jika kita menyoal penyaluran Dana Hibah TA 2020.
Andre juga menyoroti Anggota DPRD Lampung Barat, agar mampu menjaga kepercayaan publik dengan menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kinerja nyata sebagai wakil yang mengatasnamakan rakyat.
“Jika para Anggota DPRD Lampung Barat tidak segera berbenah, bukan hanya membuat kredibilitas DPRD Lampung Barat makin jatuh, tapi juga dapat membuat masyarakat Lampung Barat apatis untuk berpartisipasi pada Pemilu 2024 mendatang.” katanya.
Andre menyarankan kepada masyarakat Lampung untuk 2024 mendatang, agar memilih wakil yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan perbaikan, sebab kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, Masyarakat memberikan kekuasaan pada wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan dan melayani rakyat, bukan sebaliknya.
