Tangerang Update
Masuk
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
  • Kab Tangerang
  • Kota Tangsel
  • kabupaten tangerang
  • tangerang selatan
  • tangsel
  • Nasional
Senin, 23 November 2026
Tangerang UpdateTangerang Update
Search
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
Punya Akun? Masuk
Follow US
© 2025 Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Banten

Wagub Banten Akui Pembayaran PKB di Luar RKUD, Akademisi: Berpotensi Ilegal

Admin
Admin
Rabu, 6 Mei 2026 | 11:40 WIB
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah saat di wawancarai oleh Wartawan di Kp3b / Foto : Dok. TU
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah saat di wawancarai oleh Wartawan di Kp3b / Foto : Dok. TU
SHARE

Tangerangupdate.com | Pemerintah Provinsi Banten mengakui praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) belum sepenuhnya dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, menyebut kondisi tersebut terjadi karena Bank Banten selaku pengelola RKUD belum memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Harusnya semua lewat RKUD. Tapi kalau RKUD belum siap, tidak apa-apa, bisa fleksibel,” ujar Dimyati di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, secara ideal seluruh transaksi PKB terpusat melalui Bank Banten. Namun keterbatasan jaringan dan sistem digital membuat pemerintah membuka opsi kerja sama dengan perbankan lain.

“Kalau Bank Banten belum siap, silakan kerja sama. Bisa dengan BJB, BRI, atau Mandiri. Yang penting pelayanan tetap berjalan,” katanya.

Dalam praktiknya, pembayaran PKB saat ini masih melibatkan Bank BJB melalui skema kerja sama Tim Pembina Samsat yang terdiri dari Bapenda, Polda Banten, dan PT Jasa Raharja.

Namun, skema tersebut disebut belum sepenuhnya memiliki dasar administratif berupa keputusan gubernur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh penerimaan daerah masuk melalui RKUD.

BACA JUGA:  Tukang Ojek Hingga Karyawan Swasta di Tangsel Jadi Korban Pencatutan KUR Fiktif Bank BTN, Kerugian Negara Rp13 Miliar

Dimyati tidak menampik belum adanya penetapan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan segera menelusuri dan melengkapi dasar hukum yang diperlukan.

“Nanti kita carikan. Ini kan sedang berjalan, kita benahi supaya sesuai aturan,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun bersifat transisi, transparansi arus kas tetap menjadi syarat utama.

“Harus transparan. Alur kasnya jelas, neracanya jelas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Sementara itu, akademisi Universitas Pamulang, Suhendar, menilai praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum karena tidak memenuhi aspek legalitas penerimaan daerah.

“RKUD itu harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Itu syarat legalitas. Kalau tidak ada, maka tidak memenuhi syarat keabsahan secara hukum,” kata Suhendar, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, kerja sama pembayaran PKB yang melibatkan perbankan tanpa dasar keputusan gubernur dapat dikategorikan tidak sah, bahkan berpotensi ilegal.

“Regulasi mensyaratkan keterlibatan kepala daerah. Ketika praktik kerja sama berjalan tanpa itu, maka bisa disebut tidak sah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dokumen kerja sama Tim Pembina Samsat dengan Bank BJB yang disebut tidak memuat tanda tangan gubernur.

BACA JUGA:  Dugaan Alih Aliran Kali Ciputat, Puluhan Rumah di Taman Mangu Indah Dijual Pemilik Lantaran Sering Banjir

“Kalau tidak ada penetapan kepala daerah, itu problem serius. Ini menyangkut akuntabilitas keuangan daerah,” tegasnya.

Suhendar mengingatkan adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika mekanisme tersebut terus berlangsung sejak berjalan pada 2023.

“Tujuan regulasi itu untuk tertib, transparan, dan akuntabel. Kalau tidak ada keputusan kepala daerah, patut dipertanyakan siapa yang diuntungkan,” katanya.

Ia menyarankan agar Pemprov Banten segera menghentikan sementara praktik tersebut dan memperbaikinya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Harus dihentikan dulu secara hukum. Kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, bank mana saja yang menjadi mitra resmi. Itu baru sah,” ujarnya.

Meski begitu, ia menilai solusi tetap terbuka jika kondisi Bank Banten belum siap.

“Kalau dalam masa transisi, misalnya Bank BJB ditetapkan sebagai rekening operasional melalui keputusan kepala daerah, itu lebih baik karena ada dasar hukum yang jelas,” pungkasnya

Editor & Reporter
Reporter: Rhomi
TAGGED:bantentangselWagub banten
Bagikan:
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link

– Advertisement –

IMG-20260816-WA0001
IMG-20260816-WA0000
IMG-20260817-WA0000
IMG-20260816-WA0002
IMG-20260816-WA0003
IMG-20260810-WA0002

Terpopuler

Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com

Jelang HUT ke-18 Tangsel, Pengamat Soroti Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

Foto: Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Istimewa

JATAM Bongkar Peta Kepentingan Tambang dan Migas di Kawasan Sekitar Ujung Kulon

Foto: istimewa

Kantor Pertanahan Bayarkan Ganti Rugi 31 Bidang Tanah untuk Tol Serpong-Balaraja

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Foto: tangkapan layar rekaman video kericuhan antara kelompok suporter Persita Tangerang dan komunitas sepeda motor Vespa di GOR Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang | Dok. Istimewa.

HUT Viola di Sepatan Ricuh, Satu Suporter Meninggal Dunia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Berita Terkait

Pimpinan DPR RI pada Selasa (17/11/2026), merespons soal pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Alas Purwo di Jawa Timur. | Dok. Istimewa
Nasional

DPR Desak Kajian Total Pemindahan Badak Jawa

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Tangsel Siapkan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik pada 2027

Foto: Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Tripcetera
Banten

Kementerian ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Timbunan Sampah TPA Cipeucang Ditata, DLH Tangsel Targetkan Rampung Desember

Foto: Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan | Dok. Istimewa
Kota Tangsel

Pilar Dorong Santri Tangsel Kuasai Teknologi dan Berkontribusi bagi Bangsa

Foto: Istimewa
Kota Tangsel

Ansor Fest Experience 2026 Hadirkan Bazar UMKM hingga Ansor Night Festival di Tangsel

Ibu Supriyanti Pemilik Rumah yang Tertimpa Tiang Listrik di Pondok Aren / Foto : Jupri Nugroho
Kota Tangsel

Warga Sudah Peringatkan Tiang Trafo Rawan Roboh, Proyek Pemkot Tangsel Tetap Berjalan

Petugas PLN sedang merapihkan trafo yang meledak akibat roboh menimpa rumah warga di Pondok Aren / Foto : Jupri Nugroho
Kota Tangsel

Proyek Long Storage Rp800 Juta di Tangsel Penyebab Tiang Trafo Roboh Timpa Rumah Warga

Jangan Lewatkan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Rabu, 18 November 2026
Mahasiswa Gelar PKM Anti-Bullying | Dok.TU

Mahasiswa Hukum UNPAM Gelar PKM Anti-Bullying di SMK Sasmita Jaya 1

Senin, 16 November 2026
Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com

Jelang HUT ke-18 Tangsel, Pengamat Soroti Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

Sabtu, 21 November 2026
Foto: istimewa

Kantor Pertanahan Bayarkan Ganti Rugi 31 Bidang Tanah untuk Tol Serpong-Balaraja

Kamis, 19 November 2026
Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa

Tangsel Siapkan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik pada 2027

Selasa, 17 November 2026
Foto: Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Hendra | Dok. Tangerangupdate.com

Bahas UMK 2027, Pemkab Tangerang Jaga Keseimbangan Upah dan Iklim Investasi

Selasa, 17 November 2026
Foto: istimewa

Agung Sedayu Group Raih Empat Penghargaan Perbankan Lewat Proyek PIC Medan

Senin, 16 November 2026
Foto: Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Tripcetera

Kementerian ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Senin, 16 November 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Tangerang Update
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
© Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Facebook X-twitter Youtube Whatsapp