Tangerangupdate.com (20/08/2021) | Tangerang Selatan — Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi kepada 134.430 narapidana dengan 214 diantaranya merupakan narapidana korupsi.
Dari 214 narapidana tersebut, empat diantaranya dinyatakan bebas usai mendapat remisi umum II.
Menanggapi hal itu, Dosen Pasca Sarjana Universitas Pamulang (Unpam) sekaligus pengamat kebijakan publik Dr. Suhendar S.H,. M.H menilai pemberian remisi kepada 214 tahanan tindak pidana korupsi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menurutnya tidak tepat.
Sebab, menurut Suhendar bahwa pemberian remisi tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang telah menetapkan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
“Pemberian remisi terhadap koruptor sesungguhnya secara nilai sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang telah menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),” katanya melalui aplikasi pesan singkat. Jumat (20/08/2021).
Namun demikian, dalam pendekatan hak narapidana diberikan dengan ketat sebagaimana telah diatur Pasal 34A PP 99/2012. Diantaranya, telah ada kerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar tindak pidana korupsi, telah membayar lunas denda dan uang pengganti tindak pidana korupsi, serta syarat lainya sesuai ketentuan.
Suhendar juga mempertanyakan apakah para koruptor yang diberi remisi sudah membongkar kasus korupsi bersama penegak hukum, atau parameter berkelakuan baik itu seperti apa, persyaratan yang sesuai dengan aturan dalam pemberian remisi kepada para napi koruptor harus dijalankankan.
“Nah pertanyaannya, apakah syarat untuk dapat remisi terutama untuk napi koruptor apakah terpenuhi semua?,” katanya.
Mengenai keterbukaan data napi yang mendapat remisi dan alasan memberikan remisi, menjadi syarat mendasar untuk diketahui oleh masyarakat, agar dapat dinilai.
“Kemenkumham jangan antikritik lah, selain karena hakikatnya adalah bertentangan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Juga disebabkan karena tidak ingin ada kebijakan korup dalam pemberian remisi terhadap narapidana koruptor tersebut” pungkasnya.
