Tangerangupdate.com (25/05/2021) | Jakarta – – – – Polemik munculnya 97 ribu data ASN fiktif kini memasuki babak baru. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menindak lanjuti temuan tersebut dan telah menyurati sejumlah instansi untuk memeriksa data fiktif tersebut.
“Kita sudah buatkan surat ke seluruh instansi beserta datanya untuk segera diperiksa data-data yang tidak ikut PUPNS tersebut,” kata Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja sama BKN Paryono, Senin (24/5).
Perlu diketahui, PUPNS adalah pendataan ulang PNS secara elektronik yang dilakukan oleh BKN sejak 2014.
Paryono mengatakan, awal mula polemik tersebut kemungkinan berasal dari ribuan ASN yang tidak ikut melakukan pendataan ulang pada tahun 2014.
“Jadi dulu tahun 2014 ada pendataan ulang PNS, yang tidak mengikuti PUPNS ada 90 ribuan lebih,” jelasnya
“PNS yang tidak mengikuti PUPNS datanya mandek. Jadi mereka tidak bisa melakukan apapun terkait mutasi, kenaikan pangkat, pensiun,” lanjutnya.
Paryono menjelaskan, ASN yang tidak mengikuti PUPNS memiliki beberapa alasan, seperti kesulitan akses informasi, tugas belajar, sakit, dan alasan lainnya.
Namun, menurut Paryono, jumlah tersebut diklaim semakin berkurang sebab para ASN tersebut telah meminta izin untuk melakukan PUPNS susulan.
“Jadi yang tidak misterius ya mereka yang mengajukan ke BKN untuk mengaktifkan datanya, yang tidak mengaktifkan data ini yang tidak kita ketahui,” kata dia.
Paryono mengakui perlu dilakukan investigasi lebih lanjut terhadap ribuan data fiktif itu, sebab, katanya, gaji dan dana pensiun tersebut diduga masih mengalir kepada ribuan ASN fiktif tersebut.
“Ini perlu penelusuran lebih lanjut, bisa jadi orang tersebut sudah tidak ada (tidak aktif sebagai PNS) atau orang tersebut masih ada tetapi hanya tidak ikut PUPNS,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara mengungkap pihaknya menemukan sebanyak 97 ribu data Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif ditemukan pada 2014.
Hal tersebut terungkap ketika dilakukan pemutakhiran data oleh BKN pada 2014 lalu. Ribuan ASN tersebut, disebut masih menerima gaji dan dana pensiun.
“Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya,” kata Bima dalam tayangan YouTube Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri, Senin (24/5).
BKN sendiri mengakui, bahwa pihaknya baru melakukan pemutakhiran data sebanyak 2 kali, yakni pada 2002 dan 2014.
Namun pada pemutakhiran data yang dilakukan pada 2002, pihaknya mengatakan hanya dilakukan secara manual. Sementara pada 2014 dilakukan secara elektronik sehingga akurasinya lebih baik.
“Pada 2014 kita lakukan lagi pendataan ulang PNS tapi saat itu kita lakukan secara elektronik, dan dilakukan masing-masing PNS sendiri bukan oleh biro kepegawaian dan sebagainya,” katanya.
