Tangerangupdate.com (01/03/2022) | Kabupaten Tangerang — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengungkap, warga miskin di wilayah Kabupaten Tangerang bertambah sebanyak 83 ribu sejak pertama kali pandemi Covid-19 merebak.
Hal tersebut diungkap Kholid saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk ‘Peran Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Tangerang dalam Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19’ di Gedung Serba Guna (GSG) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang pada Selasa (01/03/2022).
Kholid mengatakan, untuk memulihkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tangerang tersebut, pihaknya tentu akan menjalankan fungsinya yakni dalam bidang legislasi, budgeting dan pengawasan.
Untuk sisi legislasi katanya, pihaknya bersama Pemkab Tangerang telah membuat dua Peraturan Daerah (Perda) dan beberapa kebijakan dilahirkan oleh Pemkab Tangerang.
Kholid menjelaskan, Perda yang dibuat oleh DPRD yakni Perda tentang Dana Bergulir dan Perda tentang Ritel. Sedangkan Pemda membuat sebuah kebijakan seperti, insentif pajak dan melakukan refocusing anggaran.
Langkah tersebut katanya, merupakan sebuah langkah nyata yang diambil oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk memulihkan ekonomi masyarakat di tengah masa pandemi.
“Tentunya kami akan melakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai DPRD Kabupaten Tangerang,” jelasnya.
Perda Ritel sendiri kata Kholid, mengatur tentang batasan bagi para pelaku ritel modern. Sehingga, dengan batas-batasan tersebut dapat membuka seluas-luasnya peluang bagi para masyarakat pelaku ritel tradisional untuk bisa bersaing dengan pelaku ritel modern.
Sedangkan Perda Dana Bergulir ujar Kholid, adalah untuk memfasilitasi warga yang sudah di PHK guna memberikan modal usaha. Dengan modal usaha tersebut diharapkan dapat memulai usaha.
“Jadi, untuk warga yang baru saja di PHK nantinya akan diberikan bantuan modal untuk menjadi pelaku UMKM, tapi Perda ini harus ditunjang dengan peranan aktif Pemda untuk memfasilitasi pasar dari produk UMKM yang dihasilkan oleh warga,” tegas Kholid.
Mewakili Bupati Tangerang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tini Wartini mengaku, pihaknya pun terus berperan aktif guna memutus mata rantai Covid-19 sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Pastinya, lanjut Tini, pihaknya terus bersinergi dengan DPRD.
Ia mengatakan, Perda tentang Dana Bergulir yang disahkan oleh DPRD tersebut, bersinggungan langsung dengan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) yang merupakan kewenangan pihaknya, untuk memberikan modal kepada pelaku UMKM.
“Kita saat ini sedang menggagas E-commerce untuk memfasilitasi semua produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Kedepannya para pelaku UMKM ini bisa menjajakan produknya melalui digital E-commerce hingga tidak akan ada lagi persoalan susahnya memasarkan hasil produk UMKM ke masyarakat,” ujar Tini.
Tak hanya itu, sambung Tini, pihaknya pun kini sedang memberikan insentif pajak untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Ia menyebut, insentif pajak tersebut terdiri dari penghapusan denda pajak dan sanksi administrasi.
“Selain insentif pajak, kita juga berlakukan refocusing anggaran. Refocusing anggaran itu semua kita alihkan untuk penanganan Covid-19, dari aspek kesehatan hingga pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Tini.
Sedangkan Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Dr. Hamdani mengungkapkan, dirinya meriset permasalahan yang hadir saat pandemi covid 19 melanda Tangerang.
“Dari sektor ekonomi, sebanyak 48 persen orang kehilangan pekerjaan. Orang kehilangan penghasilan sekitar 43 persen dan dampak sosialnya ada sebanyak 20 persen mempengaruhi hubungan suami istri, bahkan 1.5 persen mempengaruhi konflik keluarga hingga perceraian”
” jadi bukan hanya keharmonisan sinergitas antara eksekutif dan legislatif saja yang terus dituntut untuk pemulihan ekonomi. Tapi, untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi ini dibutuhkan peran semua aspek, tak terkecuali peranan masyarakatnya sendiri,” pungkasnya.