Tangerangupdate.com – Pemerintah mempercepat program Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku menjadi prioritas utama. Ketiga wilayah ini dinilai paling membutuhkan intervensi karena angka stunting masih tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut capaian di wilayah 3T melampaui rencana awal. Target satu bulan dipangkas menjadi satu pekan.
“Terutama SPPG di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak karena angka stuntingnya tinggi dan sebagainya. Kami tadi sudah menyelesaikan rapat hari ini dan memutuskan bahwa wilayah 3T akan selesai dalam minggu ini,” ungkapnya.
Percepatan ini, lanjut dia, merupakan hasil evaluasi rapat sebelumnya. Pemerintah langsung mendorong percepatan di lapangan.
“Karena minggu lalu kita rapat targetnya satu bulan, ternyata dalam satu minggu ini bisa kita selesaikan untuk wilayah 3T,” lanjut Zulhas.
Selain itu, integrasi data lintas kementerian juga dikebut. Pendataan dipastikan hampir rampung.
“Pendataan juga kita targetkan selesai satu bulan. Bahkan sebelum tanggal 10. Hitungannya bukan dari minggu lalu, tetapi sejak tanggal 5 atau 6. Hari ini sebagian besar sudah hampir kita selesaikan,” paparnya.
Ia menjelaskan data dari berbagai kementerian kini mulai terhubung dalam satu sistem.
“Sehingga data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan BKKBN, Kementerian Pendidikan, dan BGN sudah saling terhubung. Ada beberapa koreksi yang nanti akan disampaikan oleh Kepala BGN, tetapi secara umum sudah selesai,” jelasnya.
Meski progres di 3T berjalan cepat, pemerintah masih menghadapi pekerjaan lanjutan. Perluasan program di luar 3T membutuhkan waktu tambahan.
“Namun ada juga yang belum bisa kita selesaikan dan memerlukan waktu lebih panjang, mungkin sekitar dua bulan. Kira-kira tinggal satu setengah bulan lagi,” kata dia.
Perluasan ini mencakup ribuan titik layanan baru di Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah lain.
“Yang dimaksud adalah penambahan titik di Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah lain di luar daerah 3T. Jumlahnya hampir 10 ribu, bahkan sekitar 13 ribu titik. Kami memerlukan waktu lebih panjang, sekitar satu bulan lagi. Jadi total waktu yang diperlukan sekitar dua bulan,” rincinya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menetapkan skema khusus bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
“Hari ini juga diputuskan bahwa pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan yang memiliki lebih dari seribu siswa diperbolehkan membangun dapur sendiri, tetapi harus memenuhi standar SPPG,” tegasnya.
Untuk lembaga dengan jumlah siswa lebih kecil, layanan akan terpusat di fasilitas terdekat.
“Kalau di bawah 1.000 siswa, maka akan dilayani oleh SPPG terdekat. Ini akan memudahkan. Misalnya pondok yang memiliki dua ribu santri bisa membuat dapur sendiri, tetapi tetap harus memenuhi standar SPPG dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Zulkifli Hasan sempat melontarkan candaan kepada Kepala BGN yang hadir dalam rapat.
“Sudah turun berapa kilo? Belum sebulan sudah turun berapa kilo? Kerjanya luar biasa. Mudah-mudahan satu dua bulan lagi bisa makin kurus,” selorohnya.***
Reporter: Redaksi TU
