Tangerangupdate.com – Industrialisasi tidak harus dipertentangkan dengan agenda ekologis. Indonesia membutuhkan industri untuk membuka lapangan kerja, memperkuat teknologi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kedaulatan ekonomi. Pada 2024, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dengan porsi 18,98 persen terhadap PDB. Masalahnya bukan industrialisasi itu sendiri. Masalah muncul ketika pertumbuhan ekonomi ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan alam.
Data nasional memperlihatkan kontradiksi yang belum selesai. Bauran energi primer Indonesia pada 2024 masih didominasi batu bara sebesar 40,37 persen. Pada saat yang sama, sektor industri menjadi pengguna energi terbesar dengan porsi 45,94 persen dari permintaan energi nasional. Tekanan ekologis juga terlihat dari deforestasi netto 2024 yang mencapai 175,4 ribu hektare. Dalam PROPER 2023–2024, dari 4.495 perusahaan yang dinilai, 1.313 memperoleh peringkat merah, 16 berperingkat hitam, dan 164 ditangguhkan karena proses penegakan hukum. Angka-angka ini tidak membuktikan bahwa seluruh kerusakan lingkungan berasal dari industrialisasi, tetapi menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi belum selalu berjalan seiring dengan kepatuhan ekologis.
Di titik inilah Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI relevan dibaca kembali. NDP menempatkan tauhid, pembebasan, keadilan sosial-ekonomi, ilmu pengetahuan, serta iman, ilmu, dan amal sebagai fondasi perjuangan. Tauhid tidak berhenti pada pengakuan teologis. Ia menuntut kemerdekaan manusia dari ketundukan kepada sesuatu selain kebenaran. NDP juga mengingatkan bahwa manusia dapat diperbudak oleh kekayaan dan bahwa kapital dapat melahirkan keserakahan ketika tidak tunduk pada prinsip kemanusiaan. Rekonstruksi NDP menegaskan bahwa memahami alam secara parsial dan tidak melihatnya sebagai amanah Tuhan dapat melahirkan sikap eksploitatif. Di sini, tauhid memiliki konsekuensi sosial dan ekologis.
Karena itu, saya memaknai tauhid sosial sebagai keberanian membawa keimanan ke dalam struktur ekonomi dan kebijakan publik. Seorang kader HMI tidak konsisten berbicara tauhid jika diam ketika sungai tercemar, hutan kehilangan fungsi ekologis, masyarakat kehilangan ruang hidup, atau keuntungan ekonomi terkonsentrasi sementara biaya ekologis ditanggung publik. Al-Qur’an memberi batas yang jelas. QS. Al-A’raf ayat 56 melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. QS. Ar-Rum ayat 41 mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut berkaitan dengan perbuatan manusia. QS. Hud ayat 61 menempatkan manusia sebagai pihak yang ditugaskan memakmurkan bumi. Mandat khalifah bukan legitimasi untuk menguras alam tanpa batas. Mandat itu justru melahirkan tanggung jawab.
Kritik juga harus diarahkan kepada HMI sendiri. NDP kehilangan daya perjuangannya apabila hanya selesai dalam Basic Training, forum diskusi, dan hafalan konseptual. Buku NDP yang menjadi acuan bahkan mengkritik kecenderungan ketika NDP hanya menjadi bahan training, tetapi jauh dari fungsi awalnya sebagai panduan perjuangan. Jika persoalan generasi hari ini adalah krisis iklim, pencemaran, transisi energi, konflik sumber daya, dan ketimpangan ekologis, maka implikasi NDP juga harus bergerak ke wilayah tersebut.
Kader HMI perlu mengubah iman, ilmu, dan amal menjadi kemampuan membaca data, mengawal regulasi, mengkritisi investasi, dan membangun advokasi ekologis berbasis bukti.
Pemerintah perlu melakukan tiga koreksi. Pertama, setiap proyek hilirisasi dan kawasan industri harus menggunakan indikator daya dukung ekologis, jejak karbon, penggunaan air, pemulihan ekosistem, dan dampak sosial sebagai syarat utama investasi, bukan administrasi tambahan. Kedua, kepatuhan PROPER perlu menjadi salah satu prasyarat pemberian insentif fiskal dan fasilitas investasi. Perusahaan berperingkat merah dan hitam harus menyelesaikan kewajiban pemulihan sebelum memperoleh fasilitas tambahan negara. Ketiga, pemerintah harus memperkuat just transition melalui partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan, perlindungan pekerja terdampak transisi energi, peningkatan green skills, keterlibatan akademisi dan organisasi pemuda, serta mekanisme pengaduan publik yang efektif.
Bagi kader HMI, agenda ekologis bukan isu tambahan. Ia merupakan konsekuensi langsung dari tauhid, kemanusiaan, keadilan, ilmu, dan amal. Indonesia membutuhkan industrialisasi, tetapi bukan industrialisasi yang menukar kedaulatan ekologis dengan angka pertumbuhan. Kemajuan hanya bermakna ketika kekayaan alam dikelola secara adil, ilmu digunakan untuk kemaslahatan, dan pembangunan menjaga hak generasi yang akan datang. Di situlah NDP harus hidup, bukan hanya dibaca.
Penulis: Elsa Mayori
Disclaimer: artikel ini adalah kiriman dari pembaca Tangerangupdate.com. Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
