TangerangUpdate.com – Banjir setinggi hingga 1,4 meter yang kembali merendam wilayah Cipondoh, termasuk Candulan di Kelurahan Petir, Kota Tangerang, bukan lagi peristiwa insidental. Ini adalah kejadian yang pasti berulang setiap kali hujan dengan intensitas tinggi turun. Artinya, persoalan ini sudah dapat diprediksi dan justru di situlah letak kegagalannya. Ketika sebuah bencana menjadi sesuatu yang rutin dan terukur, namun tidak diantisipasi dengan kebijakan yang memadai, maka itu bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan bentuk nyata dari ketiadaan arah kebijakan.
Fakta bahwa puluhan keluarga harus mengungsi setiap kali hujan deras menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu keluar dari pola lama; sibuk saat banjir datang, abai saat kondisi normal. Tidak terlihat adanya desain kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan akar masalah. Drainase yang tidak memadai, alih fungsi lahan yang terus terjadi, serta lemahnya pengendalian kawasan resapan menjadi bukti bahwa persoalan ini dibiarkan berlangsung tanpa intervensi serius.
Kondisi ini tentu menjadi catatan keras bagi Wali Kota Tangerang, Sachrudin, dan Wakil Wali Kota, Maryono. Kepemimpinan tidak cukup diukur dari kehadiran saat krisis, tetapi dari kemampuan mencegah krisis itu sendiri. Jika banjir di Candulan sudah menjadi pola yang berulang dan dapat diprediksi, namun tetap terjadi tanpa solusi konkret, maka ini menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan, pengawasan, sekaligus eksekusi kebijakan.
Lebih jauh, ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki keberanian politik untuk melakukan langkah-langkah korektif yang mendasar, seperti penertiban kawasan bermasalah, evaluasi tata ruang secara serius, hingga investasi pada infrastruktur pengendalian banjir yang berbasis jangka panjang. Tanpa langkah itu, masyarakat akan terus dipaksa hidup dalam siklus ketidakpastian yang sebenarnya bisa dicegah.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka banjir di Candulan bukan lagi bisa disebut sebagai bencana alam, melainkan bencana kebijakan, produk dari ketidakhadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko yang sudah sangat jelas dan berulang.
Reporter: Admin
