Tangerangupdate.com – Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor tenaga listrik atau yang dikenal sebagai Pajak Penerangan Jalan (PJJ) menjadi salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)
Berdasarkan data Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel, realisasi PBJT tenaga listrik menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2025, penerimaan dari sektor ini ditargetkan sebesar Rp268 miliar dan hingga kini telah terealisasi Rp279,79 miliar, kembali melampaui target yang ditetapkan.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Adhtyia Warman, menjelaskan bahwa PBJT tenaga listrik menjadi salah satu dari tiga besar penyumbang PAD dari sektor pajak daerah, bersama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak restoran.
“Iya tiga besar, pokoknya yang satu kan BPHTB, restoran, setelah itu baru penerangan jalan,” ujarnya saat ditemui di kawasan Cilenggang, Senin (14/04).
Menurutnya, penerimaan dari pajak ini berasal dari konsumsi tenaga listrik masyarakat, yang secara langsung berkaitan dengan tingkat hunian dan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.
“Kalau pajak penerangan jalan itu kan berdasarkan jumlah hunian yang memakai listrik. Semakin banyak tingkat hunian, pasti konsumsi listriknya semakin besar,” jelasnya.
Adhtyia menambahkan, pihaknya hanya berperan dalam penghimpunan pajak, sementara penggunaan anggaran diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama untuk pembiayaan penerangan jalan umum.
“Penggunaannya kita serahkan ke OPD terkait, misalnya untuk perawatan ataupun penambahan penerangan jalan umum,” katanya.
Dengan tren pertumbuhan yang konsisten, PBJT tenaga listrik dinilai memiliki potensi besar untuk terus dioptimalkan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan energi di Kota Tangerang Selatan.
Di sisi lain, masyarakat menilai optimalisasi PBJT tenaga listrik harus diimbangi dengan manfaat nyata yang dirasakan publik.
Salah seorang warga Ciputat Khaerudin, menekankan pentingnya pengembalian manfaat pajak kepada masyarakat.
“Kalau penerimaan pajaknya besar, harusnya penerangan jalan juga makin baik. Jangan sampai masyarakat bayar, tapi masih banyak jalan gelap,” ujarnya.
Senada, warga lainnya, Ahmad Nasir, menilai pemerintah perlu memastikan pengelolaan PBJT benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“PBJT ini kan dari masyarakat, jadi harus kembali lagi ke masyarakat. Optimalisasi penting, tapi yang lebih penting hasilnya bisa dirasakan langsung, terutama soal keamanan dan kenyamanan di jalan,” katanya.
