Tangerangupdate.com (16/06/2022) | Kabupaten Tangerang — Pengamat Sosial dan Pemerintahan dari Visi Nusantara (Vinus) Subandi Misbah menyebut konflik agraria yang belakangan ini terjadi di wilayah Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang berupa pematokan lahan masyarakat oleh pihak tak dikenal, bisa mencoreng nama baik Presiden Jokowi.
Untuk itu, Subandi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian harus segera turun tangan untuk segera menyelesaikan permasalahan lahan di wilayah Pantura Tangerang ini.
Terlebih menurut Subandi, Presiden Jokowi sendiri sempat mengatakan jika akibat konflik agraria ini bisa menimbulkan konflik berdarah. Maka dari itu, ia meminta agar aparat kepolisian segara bergerak cepat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.
“Saya pikir aparat Kepolisian harus segera menelusuri kebenaran dan menyelesaikan peristiwa pematokan lahan milik masyarakat. Jika terjadi konflik di masyarakat akibat sengketa agraria tentunya APH bisa mempermalukan muka Presiden Jokowi yang ingin membereskan konflik agraria,” ucapnya.
“Saya berharap dengan sumberdaya dan peralatan yang dimiliki kepolisian saat ini bisa mengatasi konflik agraria. Dan tentunya pihak Badan Pertanahan Negara dan pemerintahan harus mendukungnya,” jelasnya.
Diketahui, sejumlah petani di Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang resah dengan adanya patok-patok pembatas yang terpasang di sawah-sawah yang mereka garap. Pemasangan patok tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan terlebih dahulu.
Patok yang terbuat dari bambu dan dicat warna merah di bagian atas tersebut tidak diketahui dipasang oleh siapa. Para petani khawatir pematokan tersebut bagian kerja dari mafia tanah karena modus pematokan misterius berupa patok-patok bambu ini kerap terjadi dan biasa dilakukan oleh mafia tanah yang selama ini kerap terjadi di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.
Sementara itu saat dikonfirmasi terkait keberadaan patok-patok misterius tersebut, Camat Pakuhaji Asmawi mengaku tidak mengetahuinya.
“Saya tidak tahu, ini saya baru tahu sekarang,” jelasnya saat dimintai keterangan via Whatsapp.
Namun begitu walau dirinya tidak tahu siapa yang memasangnya, Asmawi menduga patok-patok tersebut dipasang untuk pembangunan jalan tol mengingat daerah tersebut akan dilintasi Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang sebentar lagi proses pembangunannya akan segera dilaksanakan.
“Mungin buat tol, tapi untuk pastinya saya akan tanyakan dahulu kepada Kepala Desa Kalibaru,” ujarnya.
Sementara itu dari laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) seperti dikutip dari CNBCindonesia.com pada Febuari 2019. menyatakan di masa kepemimpinan periode pertama Jokowi telah terjadi 1.769 letusan konflik agraria. Bahkan di sepanjang tahun 2018, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.
KPA menyatakan banyak 41 orang tewas dan 546 orang dianiaya dalam konflika agraria di era Jokowi. KPA juga mencatat konflik itu menghasilkan 51 orang tertembak dan sedikitnya 940 petani dan aktivis dikriminalisasi. Laporan itu juga menyebutkan dugaan kekerasan itu dilakukan polisi, jasa keamanan swasta hingga militer.
Pada tahun 2018, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%).
Dari 144 ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, sebanyak 83 kasus atau 60 % terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit.
Masih tingginya letusan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan menandakan bahwa belum ada upaya yang serius dan bersungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan dan praktek-praktek pembangunan serta perluasan perkebunan di Indonesia.
“Ketimbang menyelesaikannya, dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan bahwa izin-izin di sektor perkebunan – atau pun kehutanan, bukanlah lahir di era pemerintahannya,” tulis laporan KPA.
