Tangerangupdate.com — Penundaan pembukaan Sekolah Rakyat 33 yang berlokasi di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Serpong dari 30 Juli menjadi 15 Agustus 2025 menimbulkan keresahan di kalangan calon siswanya. Bagi sebagian besar dari mereka, sekolah ini bukan sekadar tempat belajar, melainkan peluang langka untuk keluar dari lingkar kemiskinan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengungkapkan bahwa mundurnya jadwal disebabkan oleh renovasi gedung yang belum rampung.
“Awalnya direncanakan mulai 30 Juli, tapi karena masih banyak perbaikan, mundur ke tanggal 15 Agustus. Insyaallah sudah bisa jalan,” ujarnya, Senin (4/8/2025) saat meninjau program cek kesehatan gratis di SMAN 6 Tangsel.
Meski ada keterlambatan, Deden memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. Lebih dari 30 tenaga pengajar sudah siap mengajar, fasilitas pendukung akan rampung sebelum hari H, dan jumlah siswa tetap 150 orang.
“Memang ada yang mengundurkan diri karena belum siap tinggal di asrama, tetapi semua sudah ada pengganti dari berbagai daerah,” katanya.
17 Siswa Tangsel Masuk Kategori Miskin Ekstrem
Dari total 150 siswa, 17 di antaranya berasal dari Kota Tangerang Selatan. Mereka dipilih dengan ketat berdasarkan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) dan hasil verifikasi lapangan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Tangsel,
Yasir Arafat, menjelaskan, siswa-siswa ini masuk dalam kategori miskin hingga miskin ekstrem, sebagian berada di desil terbawah.
“Desil satu itu yang paling ekstrem, misalnya tidak punya rumah. Penentuan kategori ini menggunakan indikator seperti daya listrik, pendapatan keluarga, jenis pekerjaan, hingga kondisi tempat tinggal,” terangnya, Kamis (7/8/2025).
Proses seleksi dilakukan oleh tim jaminan sosial Dinsos Tangsel yang turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data calon siswa. “Kami verifikasi satu per satu supaya tepat sasaran,” tambah Yasir. Dari tujuh kecamatan di Tangsel, hanya Kecamatan Setu dan Kecamatan Serpong yang tidak mengirimkan siswa karena tidak ada peserta yang memenuhi kriteria.
Kecemasan Akibat Penundaan
Namun, kabar penundaan yang disampaikan pada akhir Juli menimbulkan kegelisahan. Yasir mengaku sudah mendatangi beberapa calon siswa untuk mendengar langsung keluhan mereka.
“Secara psikologis dampaknya cukup besar. Mereka bertanya-tanya, ‘Saya jadi sekolah atau tidak?’ Takutnya malah dibatalkan,” ujarnya.
Kekhawatiran itu diperparah oleh tekanan dari lingkungan sekitar. Tetangga dan teman sebaya kerap bertanya mengapa mereka belum mulai sekolah, membuat sebagian siswa merasa minder. “Ada tekanan sosial yang membuat mereka makin gelisah,” kata Yasir.
Untuk mengantisipasi hal ini, Dinsos bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) rutin menyambangi para siswa guna memberikan motivasi.
“Anak-anak ini harus dirawat secara emosional. Harus didatangi, dikunjungi, dan diberi semangat supaya tetap fokus menunggu pembukaan sekolah,” tegas Yasir.
Belajar Mandiri yang Tidak Terstruktur
Meski ada beberapa siswa yang mencoba belajar mandiri di rumah, mayoritas justru mengaku bingung tanpa kegiatan belajar yang terarah. Bagi mereka, Sekolah Rakyat menjadi harapan untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa biaya.
“Program ini memang dirancang Kementerian Sosial untuk memberikan kesempatan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” jelasnya.
Sekolah Rakyat 33 di Tangsel akan berbasis asrama, dengan kurikulum yang dirancang untuk mengasah keterampilan akademis sekaligus keterampilan hidup. Gedung BLK Serpong dipilih sebagai lokasi karena memiliki fasilitas pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar.
Harapan di Tengah Penantian
Dengan waktu kurang dari dua pekan menuju pembukaan, Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel memastikan renovasi selesai tepat waktu. Deden menegaskan tidak akan ada penundaan lanjutan.
“Insyaallah tanggal 15 Agustus semua sudah siap. Guru sudah ada, fasilitas siap, siswa pun sudah terdata,” ujarnya.
Bagi 17 siswa asal Tangsel yang tergolong miskin ekstrem, tanggal 15 Agustus menjadi pintu gerbang menuju peluang baru.
“Harapan mereka besar. Ini bukan sekadar sekolah, tapi kesempatan untuk mengubah masa depan,” pungkas Yasir.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tangsel Terkendala Ketersediaan Lahan
Persoalan lain bukan hanya mengenai jadwal yang molor, ketersediaan lahan juga menjadi penghambat untuk menunjang belajar mengajar nantinya. Seperti yang dikatakan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengungkapkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih bersifat sementara karena belum memiliki lahan tetap.
Ia menyebut, sekolah tersebut hanya menempati gedung milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui skema pinjam pakai.
“Sekarang masih pakai gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov. Karena untuk bangun Sekolah Rakyat secara permanen, perlu lahan minimal 7 hektare, dan itu sulit di Tangsel,” ujar Dimyati saat kunjungan ke Tangsel, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, lahan seluas itu sulit diperoleh di kawasan perkotaan seperti Tangsel, kecuali ada intervensi atau kerja sama dengan pengembang.
Karena itu, kata dia, program Sekolah Rakyat di Tangsel belum bisa berjalan penuh secara permanen dan masih bersifat darurat.
“Operasionalnya sementara dulu. Rencananya nanti kementerian sosial yang akan membangun, tapi syaratnya tetap harus ada lahan minimal 7 hektare,” jelasnya.
Editor: Jupry Nugroho
Reporter: Juno
