Tangerangupdate.com (06/09/2021) | Kabupaten Tangerang — Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menuding Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.
Hal itu disinyalir karena judul pada pengadaan barang abis pakai alat tulis kantor (ATK) senilai Rp5,2 miliar pada 2020, yang tidak sesuai dengan standar pengadaan.
Wakil Koordinator Truth Jupry Nugroho mengatakan, judul lelang pengadaan ATK pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang pada 2020 seharusnya dibelikan untuk keperluan peralatan kantor. Bila akan pengadaan Ribbon, Cleaning Kit atau lainnya untuk keperluan KTP elektronik maka judul lelang diperjelas.
“Kalau judul lelang beli kambing maka pelaksanaannya juga beli kambing bukan ayam. Ini yang terjadi seperti itu. Pemerintah daerah lain pengadaan barang dan jasa untuk Ribbon juga judul lelangnya belanja Ribbon bukan judulnya pengadaan ATK,” katanya kepada Tangerang Ekspres ketika diwawancarai, Minggu (5/9).
Hasil penelusuran Tangerangupdate.com, pada laman LPSE Kabupaten Tangerang dinyatakan tender bernama Belanja Alat Tulis Kantor/Belanja Habis Pakai dengan anggaran Rp5,2 miliar pada 2020.
Hal ini dibantah Disdukcapil Kabupaten Tangerang bahwa judul ATK dimaksudkan untuk mempermudah penanggung jawab anggaran (PA) mencairkan uang di rekening kas daerah. Disdukcapil juga menegaskan, belanja sesungguhnya untuk pembelian Ribbon dan Cleaning untuk KTP-el perlu dilelang.
Namun, pada halaman LPSE Kota Tangerang Selatan, memiliki judul lelang yang jelas yakni, Pengadaan Ribbon Kartu Indentitas Anak (KIA). Kejelasan juga ada di halaman LPSE Kota Tangerang dengan judul Pengadaan Ribbon, Film dan Cleaning Kit DAK Non Fisik.
Diketahui, Ribbon adalah tinta khusus untuk mencetak KTP-el yang tidak dijual umum. Ada kode keamanan khusus di dalam material tintannya yang bertujuan agar KTP-el tidak mudah dipalsukan. Sementara cleaning kit untuk membersihkan printer yang digunakan untuk mencetak KTP-el.
Sedangkan Cleaning Card adalah produk sekali pakai yang dirancang untuk memasukan data elektronik ke dalam kartu KTP-el.
“Hal ini jadi jelas, bahwa kami menilai Kepala Disdukcapil Kabupaten Tangerang melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Karena, judul lelang tidak sesuai dengan fakta pembelian barang,” kata Jupry.
Ia menuding, Disdukcapil Kabupaten Tangerang telah dengan sengaja melakukan Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, dari telaah data dan informasi yang dimiliki Truth, proses lelang hingga belanja ATK sebesar Rp5,2 miliar banyak kejanggalan.
“Lelangnya juga terbatas. Pemenang lelang juga tidak memiliki keahlian dalam pengadaan ribbon atau sejenisnya untuk KTP elektronik. Jadi kami menilai Disdukcapil dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum dan Abuse of Power,” pungkasnya.
