Tangerangupdate.com — Suasana ibadah Minggu di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, berubah tegang pada 20 September 2026 lalu. Sekitar 30 jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) yang tengah beribadah pukul 11.00 WIB didatangi sekitar 10 warga yang meminta kegiatan tersebut dihentikan sementara. Alasan yang dikemukakan warga: bangunan yang digunakan belum mengantongi izin sebagai tempat ibadah.
Perdebatan pun tak terhindarkan. Aparat kepolisian yang menerima laporan adanya keributan bergegas mendatangi lokasi untuk mencegah situasi meluas menjadi konflik terbuka. Insiden ini kemudian bergulir ke meja musyawarah, melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, hingga pihak GKPI sendiri.
Empat Tahun Beribadah di Ruko, Status Masih Abu-abu
Pdt. Hadi Sucipto Pakpahan dari GKPI Rajeg menyebut kegiatan peribadatan di bangunan tersebut bukan hal baru. Pihak GKPI menyebut pengurus gereja sebelumnya bahkan telah mengirimkan surat kepada pemerintah setempat.
“Kegiatan peribadatan di bangunan ruko tersebut telah berlangsung kurang lebih selama empat tahun, pengurus gereja sebelumnya telah menyampaikan surat kepada pemerintah setempat mengenai pelaksanaan kegiatan ibadah di lokasi tersebut,” ujarnya.
Namun Hadi menegaskan surat itu tidak sama dengan izin resmi. Pihaknya menegaskan bahwa surat tersebut merupakan surat pemberitahuan kegiatan ibadah, bukan permohonan izin pendirian gereja.
Sebagai bekal legalitas, pihak GKPI mengaku memiliki Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang diterbitkan unsur Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kementerian Agama Provinsi. Namun keabsahannya, termasuk nomor, tanggal, dan peruntukannya, masih harus diverifikasi lebih lanjut.
Kemenag: Status Bangunan Harus Diperjelas Lebih Dulu
Staf Khusus Kementerian Agama RI bidang Kerukunan, Gugun Gumilar, menyebut langkah paling mendasar adalah memastikan status bangunan tersebut. Menurut Gugun, klasifikasi ini menentukan kelengkapan administrasi yang wajib dipenuhi.
“Perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu mengenai status tempat tersebut, apakah merupakan rumah ibadah/gereja atau tempat yang digunakan sebagai rumah doa, Hal tersebut berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Soal dokumen SKTL yang diklaim pihak GKPI, Gugun menegaskan perlunya pengecekan ulang. Ia merujuk PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai dasar hukum pendirian rumah ibadah secara permanen.
“Namun demikian, keberadaan dan keabsahan dokumen tersebut masih perlu dilakukan verifikasi kepada pihak Kementerian Agama terkait,” katanya.
Lemahnya Pendataan Tempat Rumah Ibadah
Sekretaris FKUB Kabupaten Tangerang, Supriyadi, menekankan pentingnya penyelesaian bersama. Ia mendorong komunikasi yang lebih intensif antara jemaat dan warga sekitar.
Ia menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi saat ini perlu menjadi perhatian dan diselesaikan secara bersama-sama agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas.
“Salah satu hal yang perlu dikedepankan adalah komunikasi antara pihak pengguna tempat ibadah dengan masyarakat sekitar, Oleh karena itu, pihak FKUB mendorong agar pihak pengguna tempat ibadah dapat terus membangun komunikasi dengan RT/RW, pemerintah desa/kelurahan, Kecamatan, FKUB, serta masyarakat setempat.”
Soal dasar hukum, Supriyadi menyebut PBM sebagai rujukan penyelesaian, selain itu ia juga terkendala data rumah ibadah di wilayahnya sendiri belum rapih.
“Terkait penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM), disampaikan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyelesaian persoalan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah,” lanjutnya.
“Adapun data mengenai jumlah tempat ibadah, status bangunan, serta kelengkapan perizinannya masih perlu dilakukan pendataan dan verifikasi lebih lanjut kepada instansi terkait,” ungkap supriyadi saat dihubungi melalui telepon, dikutip Sabtu (26/09).
Rumitnya Aturan Administrasi Pendirian Rumah Ibadah
Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Zezen Zainal Muttaqin, menegaskan penyelesaian sengketa rumah ibadah tidak boleh ditempuh dengan kekerasan.
“Bagaimanapun persoalan itu tidak boleh diselesaikan secara tidak damai, menggunakan kekerasan, membawa senjata, atau membubarkan massa. Itu berpotensi menjerumuskan masyarakat pada konflik horizontal antarumat beragama,” tegasnya.
Ia menjelaskan akar masalah kasus semacam ini umumnya berpangkal pada rumitnya aturan administrasi pendirian rumah ibadah, yang memaksa sebagian warga memanfaatkan bangunan residensial sebagai rumah doa sementara pola yang persis terjadi di Rajeg.
Sebagai solusi, ia mendesak revitalisasi FKUB hingga ke tingkat bawah. Agar lebih aktif karena memiliki jaringan hingga akar rumput sehingga dapat memitigasi percikan yang berpotensi menjadi konflik horisontal.
“Dalam beberapa tahun terakhir, peran FKUB terkesan kurang menonjol. Padahal, FKUB di tingkat kabupaten hingga kecamatan sangat penting sebagai wadah komunikasi dialogis untuk menyelesaikan gesekan sosial secara damai,” tambahnya.
Penolakan Warga Saja Tak Cukup Jadi Dasar Pelarangan
Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Prof. Wicipto Setiaji, menegaskan kebebasan beragama dijamin konstitusi. “Secara hukum, pelarangan tempat ibadah di Tangerang perlu dilihat secara proporsional,” katanya,
Merujuk Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meski penggunaan bangunan sebagai rumah ibadah tetap harus memperhatikan aturan administratif, Wicipto menegaskan tindakan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang.
“Tindakan pemerintah harus mempunyai dasar hukum, berada dalam kewenangannya, dilakukan secara proporsional, dan tidak diskriminatif, Bukan membiarkan tekanan kelompok menjadi dasar penghentian kegiatan keagamaan,” katanya.
Ia menilai, jika ada penolakan warga, justru pemerintah dan aparat yang wajib menjamin keamanan dan kebebasan beribadah, bukan tunduk pada tekanan sepihak. Namun untuk kasus spesifik di Rajeg, Wicipto menekankan perlunya pemeriksaan fakta konkret.
“Untuk menilai apakah tindakan dalam kasus Tangerang tertentu sah atau melanggar hukum, tetap perlu diperiksa fakta konkretnya, status bangunan, keputusan pemerintah yang diterbitkan, dasar hukum pelarangan, serta tindakan aparat di lapangan,” ujarnya.
Potret Berulang, Solusi yang Belum Kunjung Tuntas
Dengan demikian, persoalan rumah ibadah seperti di Rajeg tidak hanya menyangkut perizinan bangunan, tetapi juga kewajiban negara menjamin hak konstitusional warga untuk menjalankan agama dan kepercayaannya.
Selama akar persoalan rumitnya PBM 2006, lemahnya basis data rumah ibadah, dan pudarnya peran FKUB di akar rumput belum dibenahi, insiden seperti di Rajeg mungkin hanya meredam gejala, tanpa menuntaskan akar masalah yang sesungguhnya.
Reporter: Juno
