Tangerangupdate.com (17/08/2021) | DKI Jakarta – – – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan lima rekomendasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rekomendasi itu diberikan setelah Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran pelaksanaan alih status melalui metode Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sarat dengan pelanggaran HAM.
Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Karena sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK.
“Pertama Kami meminta Presiden Jokowi memulihkan status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai ASN. Hal ini, sejalan dengan arahan presiden pribadi dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor: 70/PUU-XVII/2019,” ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Senin (16/8).
“Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi,” kata Taufan.
Selanjutnya dalam rekomendasinya Jokowi diminta untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen TWK untuk pegawai KPK dalam alih status jadi ASN.
Ketiga Komnas HAM, agar Jokowi melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK.
Hal itu bertujuan agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi asas keadilan dan sesuai dengan standar HAM.
“Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan HAM dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap ASN,” tutur Taufan membacakan rekomendasi keempat.
Adapun ekomendasi terkahir meminta Jokowi agar memulihkan nama baik 75 pegawai KPK tak lolos TWK. Karena indikator penilaian merah, kuning, dan hijau dalam asesmen TWK merupakan persoalan serius dalam HAM karena diskriminatif, bernuansa kebencian, merendahkan martabat, dan tidak berperspektif gender.
Selain memberikan rekomendasi Komnas HAM juga menemukan 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui metode asesmen TWK. Seperti yang diberitakan sebelumnya.
