Tangerang Update
Masuk
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
  • Kab Tangerang
  • Kota Tangsel
  • kabupaten tangerang
  • tangerang selatan
  • tangsel
  • Nasional
Sabtu, 21 November 2026
Tangerang UpdateTangerang Update
Search
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
Punya Akun? Masuk
Follow US
© 2025 Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Kota Tangsel

Ahli Ungkap Dakwaan Kasus KDRT Ibu Hamil di Tangsel Tak Cerminkan Dampak Korban

Redaksi TU
Redaksi TU
Kamis, 2 April 2026 | 16:30 WIB
Foto: Sidang lanjutan perkara dugaan KDRT terhadap ibu hamil di PN Tangerang | Dok. Istimewa
Foto: Sidang lanjutan perkara dugaan KDRT terhadap ibu hamil di PN Tangerang | Dok. Istimewa
SHARE

Tangerangupdate.com – Sidang lanjutan perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjerat mantan suami dari perempuan berinisial MS kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu 1 April 2026.

Pada persidangan kali ini, agenda utama adalah menghadirkan saksi ahli pidana yang memberikan pandangan krusial terkait konstruksi hukum dalam perkara tersebut.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Tangerang Selatan, Dr. Alfitra.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hosianna, ia menyampaikan bahwa dakwaan yang dikenakan dalam perkara ini dinilai belum mencerminkan keseluruhan akibat yang dialami korban.

Lebih lanjut, Dr. Alfitra menjelaskan bahwa dalam perkara KDRT, penentuan pasal sangat bergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik secara fisik maupun psikis.

Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, khususnya Pasal 44 yang memiliki beberapa tingkatan berdasarkan dampak yang dialami korban.

BACA JUGA:  Diduga Proyek Pipa PT PITS Rusak Jalan dan Trotoar di Jalan Merpati Ciputat, Warga Keluhkan Pekerjaan Tak Sesuai Standar

“Perbedaan antar ayat dalam Pasal 44 terletak pada akibat yang dialami korban. Tidak hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikis dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya delik pidana,” ujar Dr. Alfitra di persidangan.

Berdasarkan analisis terhadap konstruksi perkara yang disampaikan oleh JPU, serta hasil Visum et Repertum dan pemeriksaan psikologis, ia berpendapat bahwa perkara ini lebih tepat dikenakan Pasal 44 ayat (1) atau ayat (2), bukan ayat (4) sebagaimana yang selama ini digunakan.

Penilaian ini menjadi sorotan karena Pasal 44 ayat (4) dikategorikan sebagai kekerasan ringan, sedangkan ayat (1) dan (2) mengatur tindak kekerasan dengan dampak yang lebih serius.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum korban, Indah, menegaskan bahwa keterangan ahli seharusnya menjadi dasar bagi jaksa dalam menyusun tuntutan.

Ia pun berharap JPU tidak terpaku pada dakwaan awal, melainkan mampu menyesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

“Jelas tadi pendapat ahli ini mengarah ke Pasal 44 ayat (1) ataupun ayat (2). Maka harapannya jaksa dapat mengganti tuntutan sesuai dengan fakta persidangan,” ujar Indah usai sidang.

BACA JUGA:  Pemkot Tangsel Gelontorkan Rp200 Juta untuk Sewa Aquarium

Ia juga menambahkan bahwa dalam praktik hukum, perubahan dari dakwaan ke tuntutan merupakan hal yang dimungkinkan dan telah memiliki dasar yurisprudensi dalam berbagai perkara sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap jaksa berani menuntut sesuai dengan fakta persidangan.

Di sisi lain, pihak keluarga korban turut mempertanyakan proses hukum yang menjerat MS. Ibu korban, Endang (65), menyampaikan harapannya agar penegak hukum dapat memberikan keadilan dengan mempertimbangkan kondisi anaknya saat kejadian.

“Anak saya waktu itu sedang hamil tujuh bulan. Saya tidak percaya dia melakukan seperti yang dituduhkan,” ujar Endang di Pengadilan Negeri Tangerang.

Tidak hanya itu, Endang juga menilai laporan balik yang menyebabkan anaknya berstatus tersangka sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Ia bahkan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah.

“Menurut saya itu fitnah. Saya berharap penegak hukum bisa melihat fakta yang sebenarnya dan memberikan keadilan,” katanya.

Sejalan dengan itu, keluarga juga berharap apabila terdapat kekeliruan dalam proses penyidikan, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat ditinjau kembali demi memastikan keadilan yang objektif.

BACA JUGA:  Perdana di 2026, Kejari Tangsel Gelar Program Jaksa Masuk Pesantren, 400 Santri Dapat Edukasi Hukum

Adapun sidang perkara dengan nomor 1983/Pid.Sus/2025/PN.Tng ini akan dilanjutkan pada Senin, 13 April 2026 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

TAGGED:tangerang selatan
Bagikan:
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link

– Advertisement –

IMG-20260816-WA0001
IMG-20260816-WA0000
IMG-20260817-WA0000
IMG-20260816-WA0002
IMG-20260816-WA0003
IMG-20260810-WA0002

Terpopuler

Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com

Jelang HUT ke-18 Tangsel, Pengamat Soroti Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

Foto: Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Istimewa

JATAM Bongkar Peta Kepentingan Tambang dan Migas di Kawasan Sekitar Ujung Kulon

Foto: istimewa

Kantor Pertanahan Bayarkan Ganti Rugi 31 Bidang Tanah untuk Tol Serpong-Balaraja

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Foto: tangkapan layar rekaman video kericuhan antara kelompok suporter Persita Tangerang dan komunitas sepeda motor Vespa di GOR Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang | Dok. Istimewa.

HUT Viola di Sepatan Ricuh, Satu Suporter Meninggal Dunia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Berita Terkait

Foto: Kepala DLH Kota Tangsel, Bani Khosyatullah | Dok. Istimewa
Kota Tangsel

DLH Tangsel: Proyek Data Center di BSD Belum Ada Izin Amdal

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Tangsel Siapkan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik pada 2027

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Timbunan Sampah TPA Cipeucang Ditata, DLH Tangsel Targetkan Rampung Desember

Mahasiswa Gelar PKM Anti-Bullying | Dok.TU
Kota Tangsel

Mahasiswa Hukum UNPAM Gelar PKM Anti-Bullying di SMK Sasmita Jaya 1

Foto: Ilustrasi/Freepik
Kota Tangsel

Ketua Fraksi Golkar Tangsel Tanggapi Keluhan Warga Soal Proyek Data Center di BSD

Universitas Terbuka di Pondok Gelar Wisuda 3000 Mahasiswa/ Dok. TU
Kota Tangsel

Besok ada Wisuda UT Diikuti 3.000 Peserta, Pengendara Diimbau Waspadai Kepadatan di Pondok Cabe

Foto: Ilustrasi/Freepik
Kota Tangsel

Khawatir Dampak Lingkungan, Pembangunan Data Center di BSD Disoal Warga

Tumpukan sampah dan puing persis di depan Gedung Pemkot Tangsel terbakar, belum juga bisa tertangani / Dok. TU
Kota Tangsel

Jelang Hari Jadi ke 18 Gedung Pemkot Tangsel ‘Bau Tabunan’ Akibat Tumpukan Sampah yang Terbakar

Jangan Lewatkan

Mahasiswa Gelar PKM Anti-Bullying | Dok.TU

Mahasiswa Hukum UNPAM Gelar PKM Anti-Bullying di SMK Sasmita Jaya 1

Senin, 16 November 2026
Foto: istimewa

Kantor Pertanahan Bayarkan Ganti Rugi 31 Bidang Tanah untuk Tol Serpong-Balaraja

Kamis, 19 November 2026
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten II, Sarifah Ainun Jariyah. | Dok. DPR RI

Cegah Multitafsir, Legislator Banten Soroti Istilah Siber di RUU KKS

Rabu, 18 November 2026
Foto: papan informasi perbaikan tebing dan jalan longsor di belakang Perumahan Vila Rizki Insaani | Dok. Istimewa

Pemkab Tangerang Tanggung Perbaikan Jalan di Belakang Vila Rizki Insani Pasca Longsor

Rabu, 18 November 2026
Pimpinan DPR RI pada Selasa (17/11/2026), merespons soal pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Alas Purwo di Jawa Timur. | Dok. Istimewa

DPR Desak Kajian Total Pemindahan Badak Jawa

Selasa, 17 November 2026
Foto: Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Istimewa

JATAM Bongkar Peta Kepentingan Tambang dan Migas di Kawasan Sekitar Ujung Kulon

Kamis, 19 November 2026
Foto: Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Hendra | Dok. Tangerangupdate.com

Bahas UMK 2027, Pemkab Tangerang Jaga Keseimbangan Upah dan Iklim Investasi

Selasa, 17 November 2026
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Rabu, 18 November 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Tangerang Update
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
© Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Facebook X-twitter Youtube Whatsapp