Tangerangupdate.com — Tekanan ekonomi rumah tangga, kebutuhan pokok, hingga penggunaan pinjaman online menjadi persoalan yang disoroti warga dalam evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Titipan Rakyat di Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah narasumber menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sementara fungsi pengawasan terhadap pemerintah juga perlu diperkuat.
Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Abdul Malik Hamzah, mengatakan tekanan ekonomi dapat merembet ke persoalan sosial dan kehidupan keluarga.
Menurut dia, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak hanya membebani keuangan rumah tangga, tetapi juga berpotensi memicu konflik antarkeluarga. Dalam kondisi tertentu, warga bahkan terpaksa mencari pinjaman online untuk memperoleh dana.
“Ada juga masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman online karena membutuhkan uang,” ujar Malik dalam diskusi tersebut, Rabu (21/2/2026).
Malik meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi warga di tingkat bawah. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari laporan pelaksanaan program, tetapi juga harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia berharap pemerintah memperkuat perhatian terhadap daya beli dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok, sehingga warga tidak semakin terbebani ketika menghadapi kesulitan ekonomi.
Selain persoalan ekonomi, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, menyoroti fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai dominasi dukungan politik terhadap pemerintah di parlemen dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.
Lucius menegaskan masyarakat perlu ikut mengawasi jalannya pemerintahan, terutama ketika kebijakan yang diterapkan dinilai belum menjawab kebutuhan publik.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Warga juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kritik serta meminta penjelasan atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Dengan demikian, pengawasan terhadap pemerintah tidak hanya bergantung pada lembaga legislatif, tetapi juga melibatkan partisipasi publik.
Pengamat politik Fadli Zikry menilai kemampuan pemerintah menjawab persoalan masyarakat akan turut menentukan keberlanjutan dukungan politik terhadap Prabowo pada Pemilu 2029.
Menurutnya, program pemerintah perlu dinilai berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari jumlah program yang diluncurkan atau pencapaian yang diumumkan.
“Kalau program pemerintah tidak benar-benar pro-rakyat dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya, Prabowo berpotensi kehilangan dukungan pada Pemilu 2029. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Fadli.
Ia mengatakan evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara terbuka agar pemerintah dapat mengidentifikasi program yang efektif dan memperbaiki kebijakan yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
Fadli juga menekankan pentingnya keberanian pemerintah mengevaluasi program apabila persoalan ekonomi warga belum tertangani dengan baik.
Berbagai masukan tersebut menempatkan kondisi ekonomi masyarakat sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi pemerintahan. Penguatan perlindungan sosial, daya beli rumah tangga, serta pengawasan terhadap kebijakan publik menjadi isu yang disorot dalam diskusi tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.***
