Tangerang Update
Masuk
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
  • Kab Tangerang
  • Kota Tangsel
  • kabupaten tangerang
  • tangerang selatan
  • tangsel
  • Nasional
Sabtu, 21 November 2026
Tangerang UpdateTangerang Update
Search
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
Punya Akun? Masuk
Follow US
© 2025 Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Kota Tangsel

Belum Memiliki Payung Hukum, Begini Pengelolaan CSR di Tangsel

Admin TU
Admin TU
Jumat, 25 September 2026 | 10:54 WIB
Foto: ilustrasi/istimewa
Foto: ilustrasi/istimewa
SHARE

Tangerangupdate.com – Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga kini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus sebagai payung hukum utama.

Ketua Tim Fasilitasi CSR Kota Tangerang Selatan mengatakan, selama ini pengelolaan CSR di Tangsel masih mengacu pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Sementara itu, ketentuan umum mengenai TJSL merujuk pada regulasi pemerintah pusat.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Kalau Perda belum, kita tidak pakai Perda. TJSL itu kan dari Kementerian Sosial sebetulnya. Nah, kalau kemarin saya hanya sebatas SK Wali Kota saja,” ujar Ketua Tim Fasilitasi CSR Tangsel kepada wartawan, Lista Hurustiati. Dikutip Kamis (24/09).

Menurutnya, Tim Fasilitasi CSR Tangsel bukan lembaga yang bertugas menghimpun dana dari perusahaan. Tim tersebut berfungsi menjembatani kebutuhan masyarakat dan program pemerintah yang belum memperoleh alokasi anggaran dari APBD.

“Perusahaan juga kadang suka bingung kalau ada pengajuan langsung. Mereka mengalihkan ke saya, sementara kita tidak menghimpun dana, kita tidak mungkin menghimpun,” katanya.

BACA JUGA:  Sekolah di Tangsel Tetap Tatap Muka, Dikbud : Tingkat Kualitas Udara Masih Dapat Diterima

Ia menjelaskan, pelaksanaan CSR dilakukan secara langsung oleh perusahaan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program yang telah dibiayai APBD.

“Jadi kalau CSR itu biasanya dari perusahaan memberikan di mana program pemerintah enggak ada anggaran APBD-nya, karena tidak boleh tumpang tindih. Jadi jalannya secara langsung,” ujarnya.

Ia juga menyebut aktivitas fasilitasi CSR semakin aktif sejak pandemi Covid-19 pada 2021. Sejumlah program yang telah difasilitasi antara lain bedah rumah, pembangunan septic tank bagi warga tidak mampu, bantuan sembako, vaksinasi, hingga pemberdayaan pelaku UMKM.

Program pemberdayaan tersebut di antaranya pelatihan foto produk yang melibatkan pihak swasta. Sejumlah perusahaan seperti Indomaret, Sinar Mas, dan Smartfren juga disebut menjalankan program CSR secara langsung dalam bentuk kegiatan maupun bantuan barang.

Bantuan tersebut antara lain berupa alat kebersihan untuk Posyandu serta kebutuhan bagi kelompok lanjut usia.

Ke depan, Tim Fasilitasi CSR berharap hubungan antara pemerintah dan sektor swasta dapat ditata lebih baik, terutama dalam mendukung kebutuhan pendidikan di Tangsel.

BACA JUGA:  Dikbud Tangsel Balik Arah, Sekolah Beralih ke PJJ Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau

“Harapan saya, kalau CSR ini dikelola dengan baik, artinya bisa berbagi peran dengan pemerintah. Anggaran pemerintah bisa lebih banyak untuk membangun gedung sekolah, karena kebutuhan gedung sekolah kurang dibanding banyaknya siswa,” tuturnya.

Benyamin: Dana CSR Tak Boleh Masuk APBD

Diwaktu terpisah, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan bahwa dana CSR perusahaan tidak boleh masuk ke dalam APBD.

Menurut Benyamin, pemerintah daerah memiliki posisi sebagai fasilitator yang menjembatani perusahaan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat.

“CSR itu dikelola oleh masyarakat secara swasta, kita hanya menjembatani. Kalaupun ada CSR yang apa namanya, tidak dikelola secara… Saya tidak melarang CSR dikelola langsung oleh OPD. Sebaiknya langsung kepada masyarakat, tidak ada penyerahan kepada pemerintah,” kata Benyamin.

Benyamin juga menyebut di Tangsel telah terdapat forum atau lembaga CSR yang berkembang secara mandiri dari unsur masyarakat dan sektor swasta.

“Di masyarakat sudah ada Forum CSR, ada apa lagi gitu, ada dua kelompok besar yang mengelola CSR kalau tidak salah,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemkot Tangsel Pertimbangkan Pembelajaran Tatap Muka Setelah Menurunya Aktivitas Vulkanik Krakatau

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan menerima dana CSR untuk kemudian memasukkannya ke dalam APBD.

“Yang penting pemerintah daerah tidak boleh menerima dalam bentuk dana CSR kepada APBD. Itu harus langsung kepada masyarakat,” tegas Benyamin.

Menurut dia, mekanisme tersebut membuat program CSR tetap menjadi inisiatif dan tanggung jawab perusahaan bersama masyarakat penerima manfaat, sementara pemerintah daerah berperan dalam menjembatani kebutuhan yang ada.

Dengan belum adanya Perda khusus CSR, pengelolaan program TJSL di Tangsel saat ini masih bertumpu pada mekanisme fasilitasi pemerintah dan pelaksanaan langsung oleh perusahaan maupun masyarakat.

Editor & Reporter
Reporter: Juno
TAGGED:tangsel
Bagikan:
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link

– Advertisement –

IMG-20260816-WA0001
IMG-20260816-WA0000
IMG-20260817-WA0000
IMG-20260816-WA0002
IMG-20260816-WA0003
IMG-20260810-WA0002

Terpopuler

Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com

Jelang HUT ke-18 Tangsel, Pengamat Soroti Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

Foto: Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Istimewa

JATAM Bongkar Peta Kepentingan Tambang dan Migas di Kawasan Sekitar Ujung Kulon

Foto: istimewa

Kantor Pertanahan Bayarkan Ganti Rugi 31 Bidang Tanah untuk Tol Serpong-Balaraja

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Foto: tangkapan layar rekaman video kericuhan antara kelompok suporter Persita Tangerang dan komunitas sepeda motor Vespa di GOR Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang | Dok. Istimewa.

HUT Viola di Sepatan Ricuh, Satu Suporter Meninggal Dunia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Berita Terkait

Foto: Kepala DLH Kota Tangsel, Bani Khosyatullah | Dok. Istimewa
Kota Tangsel

DLH Tangsel: Proyek Data Center di BSD Belum Ada Izin Amdal

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Tangsel Siapkan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik pada 2027

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Timbunan Sampah TPA Cipeucang Ditata, DLH Tangsel Targetkan Rampung Desember

Mahasiswa Gelar PKM Anti-Bullying | Dok.TU
Kota Tangsel

Mahasiswa Hukum UNPAM Gelar PKM Anti-Bullying di SMK Sasmita Jaya 1

Foto: Ilustrasi/Freepik
Kota Tangsel

Ketua Fraksi Golkar Tangsel Tanggapi Keluhan Warga Soal Proyek Data Center di BSD

Universitas Terbuka di Pondok Gelar Wisuda 3000 Mahasiswa/ Dok. TU
Kota Tangsel

Besok ada Wisuda UT Diikuti 3.000 Peserta, Pengendara Diimbau Waspadai Kepadatan di Pondok Cabe

Foto: Ilustrasi/Freepik
Kota Tangsel

Khawatir Dampak Lingkungan, Pembangunan Data Center di BSD Disoal Warga

Tumpukan sampah dan puing persis di depan Gedung Pemkot Tangsel terbakar, belum juga bisa tertangani / Dok. TU
Kota Tangsel

Jelang Hari Jadi ke 18 Gedung Pemkot Tangsel ‘Bau Tabunan’ Akibat Tumpukan Sampah yang Terbakar

Jangan Lewatkan

Foto: istimewa

Agung Sedayu Group Raih Empat Penghargaan Perbankan Lewat Proyek PIC Medan

Senin, 16 November 2026
Universitas Terbuka di Pondok Gelar Wisuda 3000 Mahasiswa/ Dok. TU

Besok ada Wisuda UT Diikuti 3.000 Peserta, Pengendara Diimbau Waspadai Kepadatan di Pondok Cabe

Minggu, 15 November 2026
Foto: Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Hendra | Dok. Tangerangupdate.com

Bahas UMK 2027, Pemkab Tangerang Jaga Keseimbangan Upah dan Iklim Investasi

Selasa, 17 November 2026
Sejumlah tokoh elite dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) mulai ramai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka (tengah) di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), salah satunya ialah Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kanan). | Dok. ANTARA FOTO

Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas, Elite Parpol Mulai Mencuat

Minggu, 15 November 2026

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Rabu, 18 November 2026
Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com

Jelang HUT ke-18 Tangsel, Pengamat Soroti Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

Sabtu, 21 November 2026
Pimpinan DPR RI pada Selasa (17/11/2026), merespons soal pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Alas Purwo di Jawa Timur. | Dok. Istimewa

DPR Desak Kajian Total Pemindahan Badak Jawa

Selasa, 17 November 2026
Foto: Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Tripcetera

Kementerian ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Senin, 16 November 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Tangerang Update
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
© Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Facebook X-twitter Youtube Whatsapp