Tangerang Update
Masuk
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
  • Kab Tangerang
  • Kota Tangsel
  • kabupaten tangerang
  • tangerang selatan
  • tangsel
  • Nasional
Rabu, 18 November 2026
Tangerang UpdateTangerang Update
Search
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
Punya Akun? Masuk
Follow US
© 2025 Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
NasionalBanten

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Juno
Rabu, 18 November 2026 | 18:27 WIB
SHARE

Tangerangupdate.com – Polemik penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan kritik tajam dari Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar

Menurut Melky, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten merupakan bagian dari tahapan awal yang membuka jalan bagi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

- Advertisement -
Ad imageAd image

Meskipun ia menyatakan WUP dan IUP merupakan dua hal berbeda. Namun, penetapan WUP tetap menjadi bagian dari rangkaian yang mendasari proses perizinan pertambangan, penetapan WUP tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses perizinan pertambangan.

“Tahapan  dimulai dari penetapan wilayah pertambangan (WP), penentuan WUP, penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), hingga penerbitan IUP. Enggak bisa mengeluarkan izin usaha pertambangan tanpa didahului penetapan melalui WUP sama WIUP tadi,” kata Melky, Selasa (18/11).

Jatam : Pemerintah Kaburkan penetapan WUP tidak sama dengan penerbitan izin tambang.

Ia juga mengkritik penjelasan pemerintah yang menyebut penetapan WUP tidak sama dengan penerbitan izin tambang. Menurutnya, penjelasan tersebut berpotensi Mengaburkan perhatian publik hanya pada tahap penerbitan izin, sementara tahapan awal yang menjadi dasar proses perizinan luput dari pengawasan.

Padahal, kata dia, penetapan wilayah pertambangan merupakan bagian penting dalam rangkaian kebijakan yang memungkinkan suatu wilayah masuk ke dalam perencanaan kegiatan pertambangan.

“Justru klaim pemerintah ini ingin mengecoh publik, memperlakukan publik seolah-olah yang kita persoalkan hanya di fase-fase perizinannya. Padahal, fase perizinan tambang itu akan mudah dilakukan, diterbitkan kalau fase-fase dasarnya tadi, tahapan awalnya, itu sudah dilalui,” ujarnya.

BACA JUGA:  Rieke Desak Prabowo Evaluasi Birokrasi, Soroti Lambatnya Pengundangan UU

Ia menegaskan, WUP, WIUP, dan IUP memiliki fungsi serta kedudukan berbeda. Meski demikian, ketiganya saling berkaitan dalam proses penyelenggaraan usaha pertambangan.

Melky juga menjelaskan perbedaan antara penyiapan dan penetapan wilayah pertambangan. Penyiapan wilayah dilakukan berdasarkan data dan informasi geologi serta potensi pertambangan. Sementara penetapan WP menjadi kerangka wilayah pertambangan yang mencakup sejumlah kategori, di antaranya WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Dengan demikian, WUP merupakan salah satu kategori dalam wilayah pertambangan, bukan izin yang secara langsung memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Pemerintah Belum Membuka Data Lokasi dan Sebaran Potensi Mineral di TNUK

Dalam konteks penetapan WUP di Banten, Melky turut menyoroti masuknya sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke dalam wilayah tersebut.

Ia mengakui pemerintah menyatakan kawasan TNUK tidak termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai WUP. Namun, menurutnya, persoalan lain muncul karena pemerintah belum membuka secara terperinci lokasi dan sebaran potensi mineral yang menjadi dasar penetapan wilayah pertambangan tersebut.

“Problemnya, spot-spot potensi mineral, potensi tambang itu kan tidak dibuka sama pemerintah, sehingga kita tidak tahu, misalnya, titik sebaran mineral emasnya di mana saja, dari mana ke mana saja,” kata dia.

BACA JUGA:  Prabowo Nobatkan Hoegeng sebagai Pahlawan Nasional, Integritas Polri Jadi Sorotan

Menurut Melky, keterbukaan informasi mengenai lokasi dan sebaran potensi mineral diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas wilayah yang masuk dalam perencanaan pertambangan.

Ia juga menyinggung informasi mengenai dugaan survei potensi minyak dan gas bumi (migas) di perairan tersebut. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, survei terkait potensi migas tengah berlangsung di wilayah itu.

“Ah, itu mereka sedang digarap itu, karena ada sedang ada satu survei di situ terkait dengan potensi minyak dan gas,” ujarnya.

Meski demikian, dalam wawancara tersebut Melky tidak menjelaskan secara terperinci lokasi, pihak pelaksana, maupun hasil survei yang dimaksud.

Riwayat Aktivitas Tambang Jadi Sorotan

Melky menjelaskan, penetapan WUP tidak selalu berarti pemerintah memasukkan wilayah yang sebelumnya sama sekali belum pernah memiliki aktivitas pertambangan.

Menurutnya, wilayah yang pernah memiliki perizinan atau aktivitas pertambangan juga dapat menjadi bagian dari perencanaan wilayah pertambangan. Dalam konteks itu, ia menyinggung riwayat aktivitas anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) di Banten sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Karena itu, menurut Melky, penetapan WUP perlu dilihat bersama riwayat pengelolaan wilayah serta data potensi mineral yang menjadi dasar perencanaannya.

Ia menilai pemerintah perlu membuka informasi secara transparan mengenai wilayah yang ditetapkan, termasuk peta sebaran potensi mineral dan kawasan perairan yang masuk dalam WUP.

BACA JUGA:  Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas, Elite Parpol Mulai Mencuat

Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi arah kebijakan pertambangan di Banten sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah izin usaha pertambangan diterbitkan.

Diberitakan sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengonfirmasi ketetapan yang diteken oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, tersebut.

Menurut Ari, penentuan wilayah pertambangan di Banten telah melalui tahap koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP [Wilayah Usaha Pertambangan], WPR [Wilayah Pertambangan Rakyat], dan Wilayah Pencadangan [WPN],” kata Ari dikutip Senin (16/11/2026).

Ari menjelaskan, penetapan zonasi tersebut merupakan hasil dari serangkaian rapat koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat meminta masukan dari pemerintah kabupaten dan kota guna menyelaraskan peta potensi tambang dengan rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Kendati berstatus WUP, Ari menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak dapat serta-merta dilakukan di perairan Ujung Kulon.

Pemanfaatan kawasan tersebut tetap bergantung pada kesesuaian rencana tata ruang di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari.

Editor & Reporter
Editor: Jupry Nugroho
Reporter: Juno
TAGGED:bantennasionalTNUK
Bagikan:
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link

– Advertisement –

IMG-20260816-WA0001
IMG-20260816-WA0000
IMG-20260817-WA0000
IMG-20260816-WA0002
IMG-20260816-WA0003
IMG-20260810-WA0002

Terpopuler

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Foto: tangkapan layar rekaman video kericuhan antara kelompok suporter Persita Tangerang dan komunitas sepeda motor Vespa di GOR Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang | Dok. Istimewa.

HUT Viola di Sepatan Ricuh, Satu Suporter Meninggal Dunia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten II, Sarifah Ainun Jariyah. | Dok. DPR RI

Cegah Multitafsir, Legislator Banten Soroti Istilah Siber di RUU KKS

Foto: papan informasi perbaikan tebing dan jalan longsor di belakang Perumahan Vila Rizki Insaani | Dok. Istimewa

Pemkab Tangerang Tanggung Perbaikan Jalan di Belakang Vila Rizki Insani Pasca Longsor

Pimpinan DPR RI pada Selasa (17/11/2026), merespons soal pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Alas Purwo di Jawa Timur. | Dok. Istimewa

DPR Desak Kajian Total Pemindahan Badak Jawa

Berita Terkait

Foto: Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Tripcetera
Banten

Kementerian ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Foto: istimewa
Nasional

Agung Sedayu Group Raih Empat Penghargaan Perbankan Lewat Proyek PIC Medan

Sejumlah tokoh elite dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) mulai ramai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka (tengah) di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), salah satunya ialah Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kanan). | Dok. ANTARA FOTO
Nasional

Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas, Elite Parpol Mulai Mencuat

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso di Istana Kepresidenan , Jakarta, Rabu (10/11/2026). | Tangakapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Nasional

Prabowo Nobatkan Hoegeng sebagai Pahlawan Nasional, Integritas Polri Jadi Sorotan

Momen Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/11/2026). | Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Nasional

Gibran Masih Nempel dengan Prabowo di Istana usai Ajukan Mundur

Foto: Ilustrasi/Freepik
Nasional

Fatwa MUI: Penggunaan hingga Jual-Beli Vape Hukumnya Haram

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid. | Dok. DPR RI
Nasional

Gus Jazil Minta Kampus Perkuat Benteng Pencegahan Narkoba di Kalangan Mahasiswa

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan lambatnya pengundangan sejumlah undang-undang yang telah disahkan DPR. | Dok. Tangerangupdate.com
Nasional

Rieke Desak Prabowo Evaluasi Birokrasi, Soroti Lambatnya Pengundangan UU

Jangan Lewatkan

Foto: papan informasi perbaikan tebing dan jalan longsor di belakang Perumahan Vila Rizki Insaani | Dok. Istimewa

Pemkab Tangerang Tanggung Perbaikan Jalan di Belakang Vila Rizki Insani Pasca Longsor

Rabu, 18 November 2026
Universitas Terbuka di Pondok Gelar Wisuda 3000 Mahasiswa/ Dok. TU

Besok ada Wisuda UT Diikuti 3.000 Peserta, Pengendara Diimbau Waspadai Kepadatan di Pondok Cabe

Minggu, 15 November 2026
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten II, Sarifah Ainun Jariyah. | Dok. DPR RI

Cegah Multitafsir, Legislator Banten Soroti Istilah Siber di RUU KKS

Rabu, 18 November 2026
Foto: barang bukti berupa sajam yang diduga digunakan untuk tawuran | Dok. Istimewa

Empat Remaja Diamankan Patroli Polsek Mauk, Diduga Hendak COD Tawuran

Jumat, 13 November 2026
Foto: Ilustrasi/Freepik

Khawatir Dampak Lingkungan, Pembangunan Data Center di BSD Disoal Warga

Jumat, 13 November 2026
Foto: Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Tripcetera

Kementerian ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Senin, 16 November 2026
Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa

Timbunan Sampah TPA Cipeucang Ditata, DLH Tangsel Targetkan Rampung Desember

Senin, 16 November 2026
Pimpinan DPR RI pada Selasa (17/11/2026), merespons soal pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Alas Purwo di Jawa Timur. | Dok. Istimewa

DPR Desak Kajian Total Pemindahan Badak Jawa

Selasa, 17 November 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Tangerang Update
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
© Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Facebook X-twitter Youtube Whatsapp