Tangerangupdate.com — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap akhir legislasi setelah seluruh fraksi di Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah menuntaskan perumusan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan sinkronisasi pasal.
Kesepakatan bulat lintas fraksi dan eksekutif ini membawa naskah RUU Perampasan Aset selangkah lagi menuju pengesahan resmi menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat krusial tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dan Dede Indra Permana, serta jajaran pemerintah yang terdiri atas Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, perwakilan Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco di ruang rapat.
Seluruh anggota dewan dan perwakilan pemerintah serentak menyatakan persetujuan, lalu membubuhkan tanda tangan pada naskah akhir RUU Perampasan Aset.
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI menerima laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) yang bekerja sama dengan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra memastikan timus dan timsin telah menyisir seluruh aspek redaksional, sistematika penomoran, hingga keselarasan antarpassal guna menutup celah multitafsir hukum.
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” ujar Soedeson Tandra.
Soedeson juga mengonfirmasi panja bersama pemerintah menyepakati nomenklatur resmi regulasi tersebut menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebelum pimpinan DPR RI membawanya ke Rapat Paripurna terdekat untuk pengambilan keputusan tingkat II.






