Tangerangupdate.com – Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menghadapi ancaman berlapis dari kepentingan industri ekstraktif. Selain keberadaan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) batuan di wilayah sekitarnya, kawasan penyangga konservasi tersebut juga teridentifikasi memiliki potensi mineral emas dan perak hingga prospek eksplorasi minyak dan gas bumi (migas).
Temuan tersebut diungkapkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) berdasarkan penelusuran sejumlah dokumen dan peta pemerintah, mulai dari Geoportal Minerba, peta Geomigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga dokumen resmi terkait wilayah pertambangan.
Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, mengatakan hasil penelusuran tersebut menunjukkan bahwa kawasan sekitar Ujung Kulon tidak hanya menjadi perhatian industri pertambangan batuan, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya mineral logam dan migas.
Berdasarkan data yang ditelusuri JATAM, di koridor timur laut Taman Nasional Ujung Kulon tercatat IUP milik PT Rajawali Octorys Sundari untuk komoditas andesit dengan luas 84,7 hektare. Selain itu, terdapat IUP PT Batara Chaka Lestari untuk komoditas batu gamping seluas 22,7 hektare.
Tidak hanya pertambangan batuan, data Minerba juga menunjukkan adanya potensi mineral emas dan perak di wilayah timur kawasan tersebut. Sementara itu, peta Geomigas Kementerian ESDM mencantumkan keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon.
JATAM juga menyoroti sebagian wilayah perairan hingga daratan di sekitar TNUK yang masuk dalam Area Studi Bersama atau Joint Study Area Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy.
Keberadaan area studi tersebut turut menjadi perhatian karena JATAM menilai terdapat keterkaitan dengan penetapan wilayah di sekitar kawasan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Melky mengatakan, jika seluruh data tersebut dipetakan secara bersamaan, terlihat adanya akumulasi kepentingan eksploitasi sumber daya alam di sekitar salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia.
“Ujung Kulon tidak lagi sekadar menghadapi ancaman tunggal, melainkan berlapis-lapis kepentingan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari pertambangan batuan, potensi mineral logam, hingga prospek eksplorasi migas di darat maupun lepas pantai,” kata Melky.
Banten Memiliki 139 IUP Aktif
Melky menilai ketertarikan industri terhadap sumber daya alam di sekitar Ujung Kulon bukan fenomena baru. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas ESDM sebelumnya juga telah mengidentifikasi wilayah Pandeglang sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral logam, termasuk emas dan perak.
Di sisi lain, JATAM mencatat terdapat 139 IUP aktif di Provinsi Banten dengan total luas mencapai 25.903,36 hektare.
Menurut Melky, angka tersebut memperlihatkan besarnya cakupan aktivitas pertambangan berizin di Banten. Karena itu, keberadaan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon perlu dilihat dalam konteks perkembangan dan akumulasi kepentingan industri ekstraktif di provinsi tersebut.
Ia mengingatkan agar persoalan penetapan WUP tidak hanya dijawab dengan pernyataan bahwa belum terdapat izin operasi pertambangan atau lokasi yang dimaksud berada di luar batas kawasan taman nasional.
Sebab, menurutnya, kegiatan ekstraktif tidak dimulai ketika perusahaan melakukan penambangan. Ada sejumlah tahapan perencanaan sebelumnya, mulai dari identifikasi potensi sumber daya, pemetaan wilayah, penetapan kawasan pertambangan, hingga penyusunan instrumen tata ruang dan perencanaan lainnya.
“WUP merupakan fondasi dasar dari rangkaian proses tersebut,” ujarnya.
Bagi JATAM, keberadaan wilayah yang masuk dalam perencanaan pertambangan tetap perlu mendapat perhatian, meskipun belum seluruhnya memasuki tahap eksploitasi. Hal itu karena penetapan wilayah pertambangan dapat menjadi bagian dari arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam pada masa mendatang.
JATAM Pertanyakan Perencanaan Tambang di Sekitar Kawasan Konservasi
JATAM mempertanyakan alasan kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon yang memiliki nilai ekologis penting terus bersinggungan dengan perencanaan pertambangan dan migas.
Melky menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana kepentingan industri ekstraktif tersebut dipastikan tidak mengganggu fungsi ekologis kawasan konservasi maupun mengancam ruang hidup masyarakat yang bergantung pada kelestarian lingkungan di sekitarnya.
Menurutnya, kawasan dengan nilai ekologis tinggi tidak semestinya hanya dipandang sebagai cadangan komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan investasi.
“Ujung Kulon bukanlah ruang kosong yang dipersiapkan untuk dikuras oleh sektor industri ekstraktif, melainkan bentang alam strategis yang mengemban fungsi lingkungan, sosial, dan konservasi yang tidak ternilai harganya,” kata Melky.
Ia mengingatkan bahwa dampak perluasan kepentingan industri ekstraktif tidak hanya menyangkut keberlangsungan satwa dilindungi, termasuk badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), tetapi juga kelestarian ekosistem dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
Menurut JATAM, pemerintah perlu memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak mengabaikan daya dukung lingkungan dan fungsi kawasan konservasi.
Terlebih, Ujung Kulon merupakan salah satu bentang alam penting bagi keberlangsungan badak Jawa yang populasinya sangat terbatas dan menjadi salah satu satwa paling terancam punah di dunia.
Karena itu, JATAM mendorong keterbukaan informasi mengenai seluruh perizinan, peta potensi sumber daya alam, serta perencanaan wilayah pertambangan yang bersinggungan dengan kawasan penyangga TNUK.
ESDM Banten Sebut Penetapan Wilayah Pertambangan Libatkan Kabupaten/Kota
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, dalam wawancara dengan IDN Times pada 13 Oktober 2026, menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan di Banten melibatkan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menyebut wilayah pertambangan di Banten mencakup sejumlah kategori, di antaranya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta kategori wilayah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah daerah menggelar pembahasan bersama seluruh kabupaten dan kota untuk memperoleh masukan mengenai penetapan wilayah pertambangan serta kesesuaiannya dengan tata ruang masing-masing daerah.
“Kita menggelar rapat seluruh kabupaten/kota se-Banten untuk mengetahui masukan dari teman-teman kabupaten/kota terkait dengan tata ruang wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan adanya pembahasan mengenai perubahan ketentuan, salah satunya terkait WPR, seiring dengan perubahan peraturan pemerintah.
Meski demikian, keterangan tersebut belum secara spesifik menjelaskan titik sebaran potensi mineral di sekitar Ujung Kulon, cakupan WUP di kawasan penyangga taman nasional, maupun dasar penetapan wilayah perairan yang menjadi sorotan JATAM.
Persoalan tersebut menjadi penting untuk dijelaskan mengingat kawasan Ujung Kulon memiliki fungsi konservasi yang strategis. Kejelasan batas wilayah, status perizinan, serta kesesuaian rencana pertambangan dengan tata ruang dan ketentuan perlindungan lingkungan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan pemanfaatan ruang.
Bagi JATAM, keterbukaan informasi mengenai peta dan perencanaan wilayah pertambangan merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Sebab, persoalan yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan habitat badak Jawa, tetapi juga kelestarian ekosistem Ujung Kulon dan ruang hidup masyarakat di sekitarnya.






