Tangerangupdate — Partai Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) kompak menahan diri untuk tidak berspekulasi terkait sederet nama elite yang mulai beredar dalam bursa calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, Sabtu (14/11/2026).
Kedua partai besar tersebut menegaskan penghormatan penuh terhadap kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan serta mengusulkan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Sikap menahan diri itu mengemuka di tengah mencuatnya sejumlah nama petinggi partai dalam perbincangan publik, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono dari Gerindra, serta Puan Maharani dan Pramono Anung dari PDIP.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso memastikan partainya menolak mendahului keputusan kepala negara meskipun sejumlah partai koalisi mengapresiasi kapasitas kader-kader internal Gerindra.
“Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden,” kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Sugiat menekankan Presiden Prabowo memegang pertimbangan strategis berbasis efektivitas kabinet, kecocokan kerja (chemistry), integritas, serta rekam jejak eksekusi program ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.
“Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapapun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung,” ujar Sugiat.
Senada dengan sikap menahan diri tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya belum mengambil sikap dukungan terhadap individu tertentu karena keputusan strategis berada mutlak di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto di Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Hasto menyatakan PDIP menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo untuk menyodorkan dua nama terbaik kepada MPR RI, seraya menitipkan harapan agar sosok terpilih mampu menjawab tantangan ekonomi, lapangan kerja, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat,” ungkap Hasto.
Kesepakatan sikap untuk mematuhi koridor Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 tersebut menempatkan publik dan seluruh kekuatan politik menanti langkah resmi Presiden Prabowo Subianto mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke meja pimpinan MPR RI.
