Tangerangupdate.com – Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang mulai membahas penyusunan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Dewan Pengupahan bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Selasa 17 November 2026.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Hendra, mengatakan pembahasan UMK tahun depan mengacu pada ketentuan terbaru yang mengubah rentang nilai alfa dalam formula penghitungan upah minimum.
Menurutnya, rentang alfa yang sebelumnya berada pada angka 0,5 hingga 0,9 kini berubah menjadi 0,5 sampai 1. Sementara komponen penghitungan lainnya tetap mengacu pada formula yang berlaku, dengan mempertimbangkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Formulasinya sebenarnya masih sama seperti tahun kemarin. Yang membedakan sekarang rentang alfanya. Kalau sebelumnya 0,5 sampai 0,9, sekarang menjadi 0,5 sampai 1,” ujar Hendra.
Ia menjelaskan, penentuan nilai alfa akan menjadi salah satu pembahasan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan yang dijadwalkan pada 23 November 2026. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi UMK Kabupaten Tangerang kepada Gubernur Banten.
Hendra menyebut, pemerintah daerah masih menunggu dan menyiapkan data indikator pengupahan dari kementerian terkait, termasuk data inflasi dan pertumbuhan ekonomi terbaru.
“Rencananya tanggal 23 November kami menggelar rapat pleno untuk membahas rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten. Rekomendasi dari bupati nantinya disampaikan kepada gubernur sebelum penetapan pada 25 November,” jelasnya.
Jaga Keseimbangan Upah dan Iklim Investasi
Di tengah proses pembahasan tersebut, Hendra mengatakan Pemkab Tangerang berupaya mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha. Menurutnya, penetapan upah tidak hanya mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan buruh, tetapi juga kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usahanya.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah menerima sejumlah masukan dari perwakilan pekerja maupun pengusaha. Aspirasi kedua pihak tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
“Kalau pekerja tentu berharap kenaikan upah lebih tinggi, sementara pengusaha juga memiliki pertimbangan terhadap kemampuan perusahaan. Masukan dari kedua pihak ini perlu dibahas agar kepentingannya bisa terakomodasi,” katanya.
Hendra juga mengungkapkan adanya tantangan yang dihadapi sejumlah perusahaan, terutama terkait penurunan pesanan dan tingginya biaya tenaga kerja. Ia mencontohkan informasi yang diterima pemerintah daerah mengenai tantangan persaingan global yang disampaikan salah satu perusahaan, termasuk Adidas.
Menurutnya, biaya tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan perusahaan dalam menentukan lokasi produksi dan distribusi pesanan. Persaingan tidak hanya terjadi dengan negara lain seperti Vietnam dan Thailand, tetapi juga antardaerah di Indonesia.
Ia mencontohkan, perusahaan yang memiliki fasilitas produksi di sejumlah daerah seperti Cirebon, Majalengka, dan Salatiga dapat mempertimbangkan lokasi produksi berdasarkan efisiensi biaya.
“Kalau biaya tenaga kerja di daerah lain lebih rendah dengan kualitas yang sama, perusahaan tentu akan mempertimbangkan lokasi produksi. Pesanan bisa saja dialihkan ke daerah yang biaya produksinya lebih kompetitif,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Hendra, pemerintah daerah perlu menjaga agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan daya saing Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kawasan industri dan tujuan investasi.
“Yang kita jaga adalah bagaimana investasi di Kabupaten Tangerang tetap berjalan, bahkan meningkat. Harapannya, perusahaan tidak meninggalkan Kabupaten Tangerang dan kegiatan investasinya bisa terus berkembang,” tegasnya.
Pemkab Tampung Aspirasi Pekerja dan Pengusaha
Hendra menambahkan, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid telah beberapa kali menerima audiensi dari perwakilan pekerja, serikat buruh, maupun kalangan pengusaha untuk menyerap masukan terkait kebijakan pengupahan.
Pertemuan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta tantangan dunia usaha menjelang penetapan UMK 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan proses penetapan upah berlangsung kondusif dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
“Pak Bupati ingin agar proses penetapan pengupahan berjalan kondusif. Kepentingan pekerja dan pengusaha harus bisa terakomodasi sehingga iklim investasi di Kabupaten Tangerang tetap terjaga,” tutupnya.
Reporter: Rhomi






