Tangerangupdate.com – Menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-18, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menghadapi persoalan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi serta ekspansi kawasan properti dinilai belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan di seluruh wilayah.
Kesenjangan terlihat dari perbedaan perkembangan kawasan perumahan yang dibangun pengembang besar dengan permukiman kampung yang tumbuh secara organik. Persoalan banjir, sampah, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, hingga minimnya ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi pekerjaan rumah daerah dengan moto Cerdas, Modern, dan Relegius, ini.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?” di Bour CoffeWorks, Jumat (20/11/2026). Diskusi tersebut menghadirkan pengamat, akademisi, jurnalis, dan perwakilan Pemerintah Kota Tangsel untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menilai besarnya kapasitas fiskal Tangsel belum otomatis menjamin pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Armand, basis ekonomi perkotaan yang kuat membuat Tangsel memiliki pendapatan asli daerah (PAD) relatif besar. Kondisi tersebut semestinya memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Namun, ia melihat masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan. Armand menyebutnya sebagai fenomena kota autopilot, yakni ketika pelayanan, pembangunan, akuntabilitas, serta pengawasan belum berjalan optimal.
Dalam pelayanan publik, misalnya, masyarakat masih harus mencari solusi sendiri ketika menghadapi persoalan banjir dan penumpukan sampah. Sementara dari sisi pembangunan, perkembangan kawasan dinilai lebih terlihat di wilayah yang dikembangkan korporasi besar dibandingkan permukiman kampung.
Armand juga menyoroti respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat serta pengawasan pembangunan yang dinilai belum berorientasi pada hasil pelayanan yang benar-benar dirasakan warga.
“Jangan sampai ada oligarki atau dinasti yang menutup ruang atau akses publik untuk turut terlibat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan,” kata Armand.
Ia menegaskan, persoalan banjir, sampah, dan keterhubungan antarkawasan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Perencanaan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program dan alokasi anggaran yang terukur.
Menurutnya, pembangunan Tangsel juga harus menghindari pemisahan kualitas infrastruktur antara kawasan perumahan komersial dan permukiman kampung.
“Kita ingin tumbuhnya balance, grow together,” ujarnya.
Ketahanan Lingkungan Jadi Sorotan
Selain pemerataan pembangunan, ketahanan lingkungan menjadi persoalan yang disoroti dalam evaluasi pembangunan Tangsel.
Jurnalis lingkungan, Asnil Bambani, menilai pemerintah perlu memperhatikan tiga aspek utama ketahanan lingkungan perkotaan, yakni air, tanah, dan udara.
Ketergantungan terhadap sumber air dari luar wilayah, keterbatasan lahan akibat ekspansi properti, serta polusi udara dinilai menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak sekarang.
Asnil juga mempertanyakan kesiapan Tangsel menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.
“Apakah ini masih bisa diandalkan untuk 20–30 tahun ke depan untuk anak cucu warga Tangsel?” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah mulai menghitung jejak karbon dari berbagai aktivitas perkotaan, terutama sektor transportasi. Penghitungan emisi diperlukan agar kebijakan pengendalian polusi memiliki indikator yang terukur.
Dari perspektif tata kota, peneliti sekaligus dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia (ITI), Forina Lestari, menyoroti belum terintegrasinya kawasan properti dengan permukiman kampung.
Menurutnya, kota harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah keterbatasan angkutan pengumpan atau feeder dari kawasan permukiman menuju stasiun.
Minimnya akses transportasi tersebut membuat masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi. Padahal, pengembangan kawasan perumahan seharusnya diikuti penyediaan transportasi publik yang memadai.
Forina juga menyoroti pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), terutama terkait kejelasan status aset antara pengembang dan pemerintah daerah.
Ia mendorong pemerintah membangun basis data aset yang transparan, memperkuat integrasi transportasi umum, serta meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang.
Selain itu, konsep Land Value Capture (LVC) dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Melalui konsep tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan sebagian peningkatan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembiayaan fasilitas publik.
Pelibatan Masyarakat Perlu Diperkuat
Sementara itu, dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dirga Maulana, menilai masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan kebijakan, bukan hanya menjadi objek pembangunan.
Menurutnya, pelibatan warga yang baru dilakukan ketika kebijakan akan diterapkan berpotensi memicu konflik sosial dan menghambat pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah agar aspirasi masyarakat tidak sekadar dihimpun secara formal, tetapi juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dirga juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik agar setiap keluhan warga mendapatkan respons dan tindak lanjut.
“Pemerintah di Indonesia dalam hal desain kebijakan saya rasa progresif, tapi not good implementation,” ujarnya.
Pemkot Akui Masih Hadapi Tantangan
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tangsel, Fuad, menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Tangsel terdiri atas kawasan perumahan yang dikembangkan perusahaan properti besar dan permukiman kampung yang tumbuh secara organik.
Menurut Fuad, pengawasan terhadap pembangunan kawasan swasta dilakukan melalui persetujuan rencana induk, site plan, pemenuhan koefisien dasar hijau (KDH), serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Sementara di kawasan permukiman kampung, pemerintah melakukan intervensi melalui pembangunan jalan lingkungan, pedestrian, dan drainase.
Meski demikian, pelaksanaan pembangunan di sejumlah wilayah masih terkendala persoalan status kepemilikan tanah. Fuad mengatakan pemerintah tidak dapat begitu saja membangun jalan apabila status lahan belum jelas karena harus memenuhi ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Di sisi lain, Fuad menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Tangsel menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkannya, pertumbuhan ekonomi meningkat setelah pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan menurun, dan indeks pembangunan manusia (IPM) berada di atas rata-rata Provinsi Banten maupun nasional.
Namun, ia mengakui pemenuhan ruang terbuka hijau masih menjadi tantangan. Dengan luas wilayah sekitar 164 kilometer persegi, target RTH publik sebesar 20 persen membutuhkan lahan sekitar 32 kilometer persegi.
Fuad menambahkan, pemerintah menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 54 kelurahan. Usulan masyarakat dihimpun dan diselaraskan dengan rencana program perangkat daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD untuk menentukan prioritas pembangunan.






