Tangerangupdate.com – Gerakan Masyarakat Sosial (Gemasos) melontarkan serangkaian tuntutan keras kepada pemerintah terkait pengelolaan ekonomi nasional. Organisasi tersebut meminta pemerintah mengambil langkah-langkah yang mereka sebut “radikal” untuk memulangkan dana milik pengusaha Indonesia yang tersimpan di Singapura, memperketat kontrol ekspor, hingga menghentikan ekspor energi ke negara kota tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Gemasos, Hairil Anuar, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (11/6/2026). Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini membutuhkan kebijakan yang tidak biasa agar aset dan sumber daya Indonesia tidak terus mengalir ke luar negeri.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara biasa di tengah situasi yang tidak biasa. Pemerintah harus berani mengambil tindakan hukum dan geopolitik yang ekstrem demi melindungi hak-hak rakyat Indonesia,” kata Hairil.
Dalam pernyataannya, Gemasos mengajukan tujuh tuntutan kepada pemerintah. Poin yang paling menonjol adalah desakan agar pemerintah melakukan repatriasi paksa terhadap dana milik pengusaha Indonesia yang ditempatkan di Singapura.
Organisasi itu juga meminta pemerintah menjatuhkan sanksi berat kepada pengusaha yang menolak memulangkan dana mereka ke dalam negeri.
Selain itu, Gemasos menilai pemerintah perlu mengambil alih pengawasan secara ketat terhadap seluruh aktivitas ekspor untuk mencegah praktik under invoicing, under pricing, maupun penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di luar negeri.
Mereka juga mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara internasional agar ekspor Indonesia dapat dilakukan langsung kepada pembeli akhir (end buyer) tanpa melalui negara atau institusi perantara.
Di sektor energi, Gemasos mendesak penghentian ekspor energi ke Singapura serta penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 100 persen. Menurut mereka, ekspor baru dapat dilakukan setelah seluruh kebutuhan domestik terpenuhi.
Tak hanya itu, organisasi tersebut meminta hilirisasi diterapkan secara menyeluruh, termasuk pada sektor tenaga kerja.
Gemasos juga menyerukan sikap geopolitik yang lebih keras terhadap Singapura apabila negara tersebut dianggap menghambat kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan nasional.
“Tujuh poin ini adalah harga mati untuk mengembalikan marwah ekonomi Indonesia. Kita adalah bangsa yang besar, jangan sampai kekayaan alam dan keringat rakyat kita justru dinikmati dan dikendalikan oleh negara tetangga,” ujar Hairil.
Pernyataan Gemasos menambah daftar suara yang mendorong penguatan kontrol negara terhadap arus modal, perdagangan, dan sumber daya strategis. Namun, sejumlah usulan yang disampaikan organisasi tersebut berpotensi memunculkan perdebatan karena menyangkut hubungan ekonomi, hukum, dan diplomatik Indonesia dengan negara lain, khususnya Singapura.
Reporter: Juno
