Tangerangupdate.com | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja atau buruh akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR.
Ketentuan ini mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam konferensi pers pada Senin (18/3/2024) di Jakarta, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, menjelaskan bahwa pengusaha tetap wajib membayar THR.
Meskipun sudah dikenai denda. Artinya, denda tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerja atau buruh.
“Dendanya adalah 5 persen dari total THR, baik itu secara individu maupun dihitung berdasarkan jumlah pekerja yang tidak menerima pembayaran tepat waktu,” ujar Haiyani.
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.Jika melewati batas waktu tersebut, perusahaan akan dikenai denda.
Denda sebesar 5 persen dari total THR tetap harus dibayarkan oleh pengusaha. Selain itu, keterlambatan pembayaran THR dapat menimbulkan potensi sanksi tambahan jika melanggar peraturan ketenagakerjaan lainnya.
Hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan pekerja terhadap perusahaan, yang berpotensi mempengaruhi produktivitas dan loyalitas karyawan.
Agar terhindar dari sanksi, pengusaha wajib membayar THR tepat waktu sesuai peraturan. Dengan adanya pengawasan ketat dari Kemnaker, keterlambatan pembayaran THR dapat berdampak serius bagi perusahaan.
Pastikan pembayaran THR dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya agar terhindar dari denda dan sanksi lainnya.
