Tangerangupdate.com Penggunaan istilah siber dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional memunculkan potensi perbedaan pemaknaan apabila penyusun regulasi tidak menyelaraskan terminologi hukum sejak tahap perumusan.
Ketidaksinkronan definisi antarregulasi tersebut berisiko memicu kerancuan interpretasi saat aparat dan pemangku kepentingan mengimplementasikan ketentuan hukum di lapangan.
Menyikapi celah kerancuan terminologi tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah memberikan penjelasan tegas mengenai definisi istilah siber dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
Sarifah mempertanyakan apakah tim perumus sudah menyelaraskan pengertian kata cyber dalam draf RUU KKS dengan nomenklatur yang berlaku pada undang-undang eksisting lainnya.
“Jangan sampai nanti cyber di RUU KKS ini akan berbeda arti dengan cyber ketika masuk di undang-undang lain,” ujar Sarifah dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KKS Komisi I DPR RI bersama Panja Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Legislator Dapil Banten II ini meminta Panja menghadirkan ahli bahasa guna mengklarifikasi aspek kebahasaan serta kesesuaian terminologi hukum tersebut secara langsung.
Namun, apabila forum tidak menghadirkan ahli bahasa, Sarifah menuntut perwakilan pemerintah memaparkan dasar argumentasi penggunaan istilah siber secara gamblang.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menegaskan ketepatan definisi menjadi fondasi utama dalam menyusun produk legislasi agar tidak menabrak norma hukum lain.
“Dengan demikian, penggunaan istilah dalam RUU KKS dapat dipahami secara konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan ketika diterapkan bersama ketentuan perundang-undangan lainnya,” tegas Sarifah.
Dorongan penyelarasan terminologi di tingkat Panja Komisi I DPR RI ini memastikan RUU KKS memiliki kepastian hukum yang kuat serta harmonis dengan seluruh sistem perundang-undangan di Indonesia.
Reporter: Rhomi






