Tangerangupdate.com – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mekanisme seleksi jalur mandiri karena dinilai masih membebani mahasiswa.
Sorotan ini muncul setelah banyak calon mahasiswa gagal melakukan daftar ulang akibat tingginya biaya pendidikan.
“Beberapa siswa tidak bisa mendaftar ulang karena ada beberapa penyebab, salah satunya UKT dan juga uang bangunan,” ujar Habib kepada wartawan di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ia menegaskan, UKT sebagai biaya kuliah per semester harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
Sistem pengelompokan UKT dinilai perlu diterapkan secara konsisten agar tidak memberatkan mahasiswa dari kalangan kurang mampu.
“UKT memang harus tunggal, tetapi penerapannya harus memperhatikan kondisi ekonomi orang tua. Jangan sampai semua mahasiswa diperlakukan sama karena itu tidak adil,” katanya.
Selain UKT, Habib juga menyoroti praktik sumbangan atau uang pembangunan yang kerap muncul pada jalur mandiri.
Dia mengaku menerima laporan adanya indikasi nominal sumbangan memengaruhi peluang diterima.
“Saya mendapat informasi ada calon mahasiswa yang mengisi nominal lebih rendah, tetapi tidak diterima. Sementara yang diterima rata-rata memberikan nominal lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses pendidikan tinggi.
Untuk itu, Habib mengusulkan agar jalur mandiri dibatasi hanya satu kali pembukaan guna mencegah potensi praktik yang tidak transparan.
“Saya berpendapat jalur mandiri cukup dibuka satu kali. Jangan sampai ada gelombang kedua atau ketiga,” tegasnya.
Habib menyebut persoalan ini telah dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pemerintah, kata dia, telah menyampaikan rencana perbaikan, namun implementasinya di lapangan masih perlu dipastikan.
“Saya mendengar sudah ada langkah-langkah dari kementerian. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan itu sudah benar-benar dijalankan secara konsisten di lapangan,” ungkapnya.
Ia berharap evaluasi terhadap UKT dan jalur mandiri segera dilakukan agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya.***
Reporter: Admin
