Tangerang Update
Masuk
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
  • Kab Tangerang
  • Kota Tangsel
  • kabupaten tangerang
  • tangerang selatan
  • tangsel
  • Nasional
Sabtu, 21 November 2026
Tangerang UpdateTangerang Update
Search
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
Punya Akun? Masuk
Follow US
© 2025 Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Kota Tangsel

Jelang HUT ke-18 Tangsel, Pengamat Soroti Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

Redaksi TU
Redaksi TU
Sabtu, 21 November 2026 | 09:03 WIB
Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com
Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com
SHARE

Tangerangupdate.com – Menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-18, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menghadapi persoalan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi serta ekspansi kawasan properti dinilai belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan di seluruh wilayah.

Kesenjangan terlihat dari perbedaan perkembangan kawasan perumahan yang dibangun pengembang besar dengan permukiman kampung yang tumbuh secara organik. Persoalan banjir, sampah, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, hingga minimnya ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi pekerjaan rumah daerah dengan moto Cerdas, Modern, dan Relegius, ini.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?” di Bour CoffeWorks, Jumat (20/11/2026). Diskusi tersebut menghadirkan pengamat, akademisi, jurnalis, dan perwakilan Pemerintah Kota Tangsel untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menilai besarnya kapasitas fiskal Tangsel belum otomatis menjamin pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Armand, basis ekonomi perkotaan yang kuat membuat Tangsel memiliki pendapatan asli daerah (PAD) relatif besar. Kondisi tersebut semestinya memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Namun, ia melihat masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan. Armand menyebutnya sebagai fenomena kota autopilot, yakni ketika pelayanan, pembangunan, akuntabilitas, serta pengawasan belum berjalan optimal.

Dalam pelayanan publik, misalnya, masyarakat masih harus mencari solusi sendiri ketika menghadapi persoalan banjir dan penumpukan sampah. Sementara dari sisi pembangunan, perkembangan kawasan dinilai lebih terlihat di wilayah yang dikembangkan korporasi besar dibandingkan permukiman kampung.

BACA JUGA:  Cisadane Dulu Jadi Pusat Kehidupan, Kini Terancam Kehilangan Fungsi Ekologis dan Sosial

Armand juga menyoroti respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat serta pengawasan pembangunan yang dinilai belum berorientasi pada hasil pelayanan yang benar-benar dirasakan warga.

“Jangan sampai ada oligarki atau dinasti yang menutup ruang atau akses publik untuk turut terlibat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan,” kata Armand.

Ia menegaskan, persoalan banjir, sampah, dan keterhubungan antarkawasan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Perencanaan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program dan alokasi anggaran yang terukur.

Menurutnya, pembangunan Tangsel juga harus menghindari pemisahan kualitas infrastruktur antara kawasan perumahan komersial dan permukiman kampung.

“Kita ingin tumbuhnya balance, grow together,” ujarnya.

Ketahanan Lingkungan Jadi Sorotan

Selain pemerataan pembangunan, ketahanan lingkungan menjadi persoalan yang disoroti dalam evaluasi pembangunan Tangsel.

Jurnalis lingkungan, Asnil Bambani, menilai pemerintah perlu memperhatikan tiga aspek utama ketahanan lingkungan perkotaan, yakni air, tanah, dan udara.

Ketergantungan terhadap sumber air dari luar wilayah, keterbatasan lahan akibat ekspansi properti, serta polusi udara dinilai menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak sekarang.

Asnil juga mempertanyakan kesiapan Tangsel menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.

“Apakah ini masih bisa diandalkan untuk 20–30 tahun ke depan untuk anak cucu warga Tangsel?” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah mulai menghitung jejak karbon dari berbagai aktivitas perkotaan, terutama sektor transportasi. Penghitungan emisi diperlukan agar kebijakan pengendalian polusi memiliki indikator yang terukur.

Dari perspektif tata kota, peneliti sekaligus dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia (ITI), Forina Lestari, menyoroti belum terintegrasinya kawasan properti dengan permukiman kampung.

BACA JUGA:  HMI Cabang Ciputat Desak Menteri Perhutanan Dicopot

Menurutnya, kota harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah keterbatasan angkutan pengumpan atau feeder dari kawasan permukiman menuju stasiun.

Minimnya akses transportasi tersebut membuat masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi. Padahal, pengembangan kawasan perumahan seharusnya diikuti penyediaan transportasi publik yang memadai.

Forina juga menyoroti pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), terutama terkait kejelasan status aset antara pengembang dan pemerintah daerah.

Ia mendorong pemerintah membangun basis data aset yang transparan, memperkuat integrasi transportasi umum, serta meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang.

Selain itu, konsep Land Value Capture (LVC) dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Melalui konsep tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan sebagian peningkatan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembiayaan fasilitas publik.

Pelibatan Masyarakat Perlu Diperkuat

Sementara itu, dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dirga Maulana, menilai masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan kebijakan, bukan hanya menjadi objek pembangunan.

Menurutnya, pelibatan warga yang baru dilakukan ketika kebijakan akan diterapkan berpotensi memicu konflik sosial dan menghambat pelaksanaan pembangunan.

Karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah agar aspirasi masyarakat tidak sekadar dihimpun secara formal, tetapi juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dirga juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik agar setiap keluhan warga mendapatkan respons dan tindak lanjut.

“Pemerintah di Indonesia dalam hal desain kebijakan saya rasa progresif, tapi not good implementation,” ujarnya.

BACA JUGA:  Ketua Fraksi Golkar Tangsel Tanggapi Keluhan Warga Soal Proyek Data Center di BSD

Pemkot Akui Masih Hadapi Tantangan

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tangsel, Fuad, menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.

Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Tangsel terdiri atas kawasan perumahan yang dikembangkan perusahaan properti besar dan permukiman kampung yang tumbuh secara organik.

Menurut Fuad, pengawasan terhadap pembangunan kawasan swasta dilakukan melalui persetujuan rencana induk, site plan, pemenuhan koefisien dasar hijau (KDH), serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sementara di kawasan permukiman kampung, pemerintah melakukan intervensi melalui pembangunan jalan lingkungan, pedestrian, dan drainase.

Meski demikian, pelaksanaan pembangunan di sejumlah wilayah masih terkendala persoalan status kepemilikan tanah. Fuad mengatakan pemerintah tidak dapat begitu saja membangun jalan apabila status lahan belum jelas karena harus memenuhi ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di sisi lain, Fuad menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Tangsel menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkannya, pertumbuhan ekonomi meningkat setelah pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan menurun, dan indeks pembangunan manusia (IPM) berada di atas rata-rata Provinsi Banten maupun nasional.

Namun, ia mengakui pemenuhan ruang terbuka hijau masih menjadi tantangan. Dengan luas wilayah sekitar 164 kilometer persegi, target RTH publik sebesar 20 persen membutuhkan lahan sekitar 32 kilometer persegi.

Fuad menambahkan, pemerintah menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 54 kelurahan. Usulan masyarakat dihimpun dan diselaraskan dengan rencana program perangkat daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD untuk menentukan prioritas pembangunan.

TAGGED:tangerang selatan
Bagikan:
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link

– Advertisement –

IMG-20260816-WA0001
IMG-20260816-WA0000
IMG-20260817-WA0000
IMG-20260816-WA0002
IMG-20260816-WA0003
IMG-20260810-WA0002

Terpopuler

Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com

Jelang HUT ke-18 Tangsel, Pengamat Soroti Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

Foto: Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Istimewa

JATAM Bongkar Peta Kepentingan Tambang dan Migas di Kawasan Sekitar Ujung Kulon

Foto: istimewa

Kantor Pertanahan Bayarkan Ganti Rugi 31 Bidang Tanah untuk Tol Serpong-Balaraja

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Foto: tangkapan layar rekaman video kericuhan antara kelompok suporter Persita Tangerang dan komunitas sepeda motor Vespa di GOR Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang | Dok. Istimewa.

HUT Viola di Sepatan Ricuh, Satu Suporter Meninggal Dunia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Berita Terkait

Foto: Kepala DLH Kota Tangsel, Bani Khosyatullah | Dok. Istimewa
Kota Tangsel

DLH Tangsel: Proyek Data Center di BSD Belum Ada Izin Amdal

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Tangsel Siapkan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik pada 2027

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Timbunan Sampah TPA Cipeucang Ditata, DLH Tangsel Targetkan Rampung Desember

Mahasiswa Gelar PKM Anti-Bullying | Dok.TU
Kota Tangsel

Mahasiswa Hukum UNPAM Gelar PKM Anti-Bullying di SMK Sasmita Jaya 1

Foto: Ilustrasi/Freepik
Kota Tangsel

Ketua Fraksi Golkar Tangsel Tanggapi Keluhan Warga Soal Proyek Data Center di BSD

Universitas Terbuka di Pondok Gelar Wisuda 3000 Mahasiswa/ Dok. TU
Kota Tangsel

Besok ada Wisuda UT Diikuti 3.000 Peserta, Pengendara Diimbau Waspadai Kepadatan di Pondok Cabe

Foto: Ilustrasi/Freepik
Kota Tangsel

Khawatir Dampak Lingkungan, Pembangunan Data Center di BSD Disoal Warga

Tumpukan sampah dan puing persis di depan Gedung Pemkot Tangsel terbakar, belum juga bisa tertangani / Dok. TU
Kota Tangsel

Jelang Hari Jadi ke 18 Gedung Pemkot Tangsel ‘Bau Tabunan’ Akibat Tumpukan Sampah yang Terbakar

Jangan Lewatkan

Sejumlah tokoh elite dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) mulai ramai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka (tengah) di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), salah satunya ialah Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kanan). | Dok. ANTARA FOTO

Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas, Elite Parpol Mulai Mencuat

Minggu, 15 November 2026
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten II, Sarifah Ainun Jariyah. | Dok. DPR RI

Cegah Multitafsir, Legislator Banten Soroti Istilah Siber di RUU KKS

Rabu, 18 November 2026
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Rabu, 18 November 2026
Foto: papan informasi perbaikan tebing dan jalan longsor di belakang Perumahan Vila Rizki Insaani | Dok. Istimewa

Pemkab Tangerang Tanggung Perbaikan Jalan di Belakang Vila Rizki Insani Pasca Longsor

Rabu, 18 November 2026
Foto: Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Istimewa

JATAM Bongkar Peta Kepentingan Tambang dan Migas di Kawasan Sekitar Ujung Kulon

Kamis, 19 November 2026
Foto: Ilustrasi/Freepik

Ketua Fraksi Golkar Tangsel Tanggapi Keluhan Warga Soal Proyek Data Center di BSD

Senin, 16 November 2026
Foto: istimewa

Agung Sedayu Group Raih Empat Penghargaan Perbankan Lewat Proyek PIC Medan

Senin, 16 November 2026
Foto: Kepala DLH Kota Tangsel, Bani Khosyatullah | Dok. Istimewa

DLH Tangsel: Proyek Data Center di BSD Belum Ada Izin Amdal

Selasa, 17 November 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Tangerang Update
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
© Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Facebook X-twitter Youtube Whatsapp