Tangerangupdate.com – Peneliti Research Public Policy And Human Rights (RIGHTS), Septian Haditama, secara tegas meminta agar proyek MBG ditinjau ulang secara total. Permintaan ini merespon data yang menunjukkan peningkatan tajam kasus keracunan makanan yang disantap pelajar di berbagai daerah.
”Program yang awalnya digadang sebagai terobosan peningkatan gizi anak sekolah ini justru berubah menjadi bencana nasional. Alih-alih menyehatkan, lebih dari 6.000 siswa kini dilaporkan menjadi korban keracunan makanan MBG,” kata Haditama dalam pernyataan resminya kepada media, Jumat 26 September 2025.
Septian menyoroti akar masalah utama tragedi ini terletak pada rantai distribusi yang terlalu panjang dan pengawasan yang lemah.
Ia mengungkap, proses penyediaan hingga distribusi makanan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memakan waktu lebih dari 10 jam sejak selesai dimasak.
”Dalam standar keamanan pangan, jeda waktu sepanjang itu sudah cukup untuk memicu pembusukan dan kontaminasi bakteri berbahaya. Ini adalah alarm keras atas kelalaian sistemik pemerintah,” tegasnya.
Selain faktor waktu, penyebab lain yang diidentifikasi adalah ketidakpatuhan terhadap standar operasional, lemahnya pengawasan, serta kualitas tenaga penyaji yang tidak diverifikasi ketat.
Tuntutan Tanggung Jawab dan Audit Anggaran
Septian Haditama menekankan bahwa tanggung jawab atas tragedi ini tidak hanya berada di tangan vendor pelaksana, namun secara struktural melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kepala SPPG di berbagai daerah.
”Mereka wajib bertanggung jawab penuh, termasuk menanggung seluruh biaya perawatan korban dan memberikan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Septian juga mencurigai adanya potensi penyelewengan dana dalam program yang telah menyerap ratusan triliun rupiah anggaran negara ini. Hasil yang didapat justru berupa penderitaan massal, bukan perbaikan gizi.
”Dengan biaya sebesar itu, publik wajar mencurigai adanya mark-up, penyalahgunaan anggaran, atau praktik korupsi terstruktur. Audit forensik oleh lembaga independen harus segera dilakukan,” tuntut Haditama.
RIGHTS secara tegas menyampaikan kekhawatiran yang mendalam, menyatakan bahwa program Makanan Bergizi (MBG) pemerintah saat ini telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi keselamatan anak-anak Indonesia.
Merespons situasi kritis ini, mereka mengajukan empat tuntutan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Pertama adalah menghentikan sementara program MBG. Kedua, RIGHTS mendesak agar segera dilakukan evaluasi total terhadap program MBG.
Selanjutnya, untuk membongkar potensi penyimpangan dana publik, RIGHTS menuntut dilakukannya audit forensik anggaran MBG.
Terakhir, tuntutan keempat berfokus pada keadilan bagi para korban. “Pastikan seluruh korban mendapat pemulihan medis dan kompensasi layak,” tandasnya.
