Tangerangupdate.com (28/06/2021) | Tangerang Selatan – – – Polemik wacana pembongkaran jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta, yang dicetuskan oleh Ahmad Sahroni mendapat perhatihan dari Sudut Kota (lembaga yang konsen terhadap isu pembangunan).
Wacana tersebut bermula saat Ahmad Sahroni anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai NasDem, menyampaikan pendapatnya saat agenda rapat dengar pendapat Komisi Hukum DPR dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Rabu, 16 Juni lalu.
Sahroni beralasan bahwa keberadaan jalur sepeda yang melintang sepanjang 11,8 KM tersebut mendiskriminasi pengguna jalan.
Wacana tersebut diaminkan oleh Kapolri Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahkan ia berjanji akan menindaklanjuti wacana itu dan akan membongkar jalur sepeda tersebut.
Padahal sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas jalur sepeda.
Dan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Keselamatan Bersepeda, maka pihak yang bertanggungjawab atas keberadaan jalur khusus tersebut adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Ditempat terpisah, Andi In’amu Hasan dari Sudut Kota (lembaga Yang Konsen terhadap isu pembangunan) mengatakan bahwa pernyataan Ahmad Sahroni sangat kental dengan unsur politik, sebab katanya, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar dan terkesan sangat tendensius
“Kami menduga Wacana yang di lontarkan Ahmad Sahroni memiliki tujuan politik tertentu, sebab apa yang di sampaikan tidak memiliki dasar argumen yang konstruktif terkait pembongkaran jalur sepeda di jalan sudirman-thamrin, dan terkesan malah memiliki tandensi politik.” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/06/2021).
Lebih lanjut, Andi mengatakan, jangan sampai karena persoalan perbedaan pandangan politik sampai mengorbankan pembangunan yang sebelumnya memang sudah dikerjakan.
“Pembangunan jalur sepeda itu memakan uang APBD DKI yang tidak sedikit, kalau di bongkar kan jelas menghamburkan uang APBD dan sangat mubadzir. Seharusnya kalau memang mau di kritisi kenapa tidak sejak awal dalam rencana pembangunannya.” tutupnya.
