Tangerangupdate.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketentuan tersebut juga mencakup produksi dan perdagangan vape.
Penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. “Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H,” tulis press rilis MUI, dikutip Selasa 10 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.
Zat dalam rokok elektrik antara lain mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa. MUI menjelaskan, nikotin merupakan senyawa yang bersifat adiktif serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
“Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis,” tulis MUI.
Terdapat tiga ketentuan hukum yang ditetapkan MUI. Pertama, penggunaan vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.
Ketentuan ini juga menjadi upaya pencegahan agar vape tidak digunakan sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dihukumi haram. “Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” papar MUI.
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
MUI merekomendasikan Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
MUI juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama aparat penegak hukum menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat vape serta menindak tegas peredaran dan penyalahgunaannya.
“Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup MUI.
Reporter: Rhomi
