Tangerangupdate.com | Fenomena berkurangnya acara buka puasa bersama (bukber) tahun ini tidak hanya mencerminkan perubahan kebiasaan masyarakat, tetapi juga menjadi sinyal melemahnya daya beli.
Ditambah lagi, ketidakjelasan kebijakan pemerintah membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, termasuk instansi-instansi yang kini lebih selektif dalam mengelola anggaran.
Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang (Unpam), Andri Priadi, menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat.
“Penurunan daya beli masyarakat terlihat jelas dari sepinya restoran dan tempat makan yang biasanya ramai dengan acara bukber. Ini bukan hanya karena orang ingin lebih hemat, tetapi banyak yang benar-benar harus mengurangi pengeluaran akibat ketidakpastian ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten turut memperburuk situasi.
“Ketidakjelasan arah kebijakan ekonomi, terutama dalam hal subsidi dan belanja negara, membuat masyarakat semakin waspada dalam membelanjakan uang mereka.
Jika kondisi ini berlanjut, efeknya tidak hanya terasa selama Ramadan, tetapi bisa berdampak jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, instansi-instansi, terutama di sektor pemerintahan, kini semakin berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran untuk acara buka bersama.
Kekhawatiran akan citra publik menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak lembaga memilih untuk tidak mengadakan bukber di tempat-tempat mewah seperti hotel atau restoran mahal.
“Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, instansi pemerintah tentu tidak ingin mendapatkan sorotan negatif karena mengadakan acara buka bersama di tempat yang dianggap mewah. Mereka lebih selektif dalam mengelola anggaran agar tidak menimbulkan kesan kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat,” jelas Andri Priadi.
Kondisi ini semakin diperparah dengan menurunnya tingkat konsumsi kelas menengah, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak pandemi, proporsi kelas menengah turun dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.
Dengan daya beli yang melemah, masyarakat semakin selektif dalam membelanjakan uangnya, yang berdampak langsung pada sektor kuliner, ritel, dan hiburan.
Lebih lanjut, Andri menekankan pentingnya stabilitas kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
“Stabilitas kebijakan sangat penting. Jika masyarakat terus melihat ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan fiskal, maka belanja akan terus melemah, yang pada akhirnya bisa memperlambat pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
Berkurangnya acara bukber di berbagai tempat, baik di kalangan masyarakat umum maupun instansi pemerintahan, mencerminkan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia.
Ketidakpastian kebijakan, daya beli yang melemah, serta kehati-hatian dalam mengelola anggaran menjadi faktor utama di balik fenomena ini.
Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi, dampaknya bisa berkepanjangan dan semakin memperlambat pemulihan di berbagai sektor.
