Ditengah wabah pandemi Covid-19 yang sedang melanda di berbagai bangsa dan negara, seperti Amerika, Eropa, Asia, dan Timur Tengah, bangsa Indonesia menjadi salah satu korban yang terkena dampak cukup parah. Baik dari segi pelayanan publik, politik, maupun ekonomi. Pertama-tama Bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah indonesia pada awal isu pandemi ini muncul di indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa sumber, yang dilansir dari beberapa situs berita online. Pemerintah Indonesia melalui Mentri kesehatan, yaitu Bapak Terawan, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan menyepelekan wabah yang sedang dialami secara global ini. Pernyataan pemerintah indonesia pertama kali, yang penulis ketahui berasal dari, “Virus corona, menteri Terawan: Tak Perlu Takut dan Paranoid” (reporter:Antara Editor: Zacharias Wuragil, 29-Februari-2020, 22:02. TEMPO.CO). dari sini penulis memahami bahwa sebagai masyarakat umum yang taat akan peraturan maka kita harus tenang dalam menghadapi suatu kondisi seperti ini, dan penulis pun mencoba untuk menahan diri. Pernyataan Berikutnya yang dikeluarkan oleh pak Terawan berbunyi, “Keyakinan Mentri kesehatan Corona tak menakutkan: Saya Konfiden”(oleh: Ika Defianti, 02-Maret-2020, 17:30. Liputan6.com), dari pernyataan ini, penulisbisa simpulkan bahwa pemerintah indonesia itu, yakin bahwa Indonesia, “bebas” dari virus ini. Lalu tak cukup sampai disini saja, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pernyataan lagi yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan indonesia yang berbunyi, “Terawan: Kematian Efek Flu Lebih Tinggi, Kenapa Corona Heboh?” (Rehia Sebayang, 02-Maret-2020, 18:22. CNBC Indonesia). Dari sini penulis simpulkan bahwa indonesia sedang tidak baik-baik saja. Masih segar di ingatan kita, tidak lama setelah mentri kesehatan indonesia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial seperti diatas, akhirnya kasus WNI yang positif Corona pun muncul. Pada mulanya, ada dua WNI yang positif dan dirawat dengan intensif, hingga sembuh. Dua pasien ini diberikan kode dengan, “Pasien 01 dan 02”. Identitas mereka pun dirahasiakan, namun Presiden indonesia, pak Jokowidodo pun sempat memberikan Jamu kepada pasien pertama, di depan publik setelah dinyatakan sembuh. “Jokowi Berikan oleh-oleh jamu untuk pasien Corona yang telah dinyatakan sembuh” (Reni Erina, 16-Maret-2020, 18:03). Dari sinilah virus ini mulai menjalar ke beberbagai sektor di Indonesia.
Penyebaran virus corona di Indonesia yang cukup pesat dapat kita lihat dari data yang dirilis oleh www.covid19.go.id, hingga sampai tulisan ini dirilis, sudah menyentuh angka 4.557 kasus yang terjadi di Indonesia. Padahal hal ini dapat di minimalisir atau di cegah jika pemerintah indonesia cepat tanggap dalam menangani wabah ini. dari uraian yang sudah disampaikan oleh penulis, dapat di lihat juga bila pemerintah gagap dalam menangani wabah ini, yang memang padahal sebetulnya pemerintah indonesia harusnya bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan mengambil contoh dari beberapa negara, yang bisa dikatakan cepat tanggap dalam menangani wabah ini. ketika wabah ini mulai menyebar di indonesia ada beberpa sektor yang terkena imbasnya dan cukup fatal. Pertama mari kira lihat dari segi pelayanan publik. Ketika wabah ini mulai menyebar di indonesia, daerah yang terdampak itu berada di ibukota atau DKI Jakarta, hingga pada akhirnya terjadi kerancuan dalam pelayanan publik di tingkat pusat dan daerah. Bila kita mengingat kembali, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mewacanakan Lockdown dan mengambil kebijakan untuk mengurangi armada dan jam operasional sarana publik di bidang Transportasi. Seperti jam operasional Bis Transjakarta, jumlah armada yang dikurangi, jam operasional MRT dan LRT. Pada hari pertama kebijakan ini dikeluarkan, banyak buruh atau pekerja yang mengantri sangat panjang untuk bisa menggunakan jasa transportasi umum bis Transjakarta di beberapa titik atau halte. Karena ditengah wabah yang sedang melanda di Indonesia pun mulai saat pertama kali hingga saat tulisan ini dirilis pun, lagi-lagi, untuk kelas buruh mendapati nasib yang kurang baik. jadi, tidak hanya sampai disitu saja, setelah antrian yang memanjang itu menjadi viral, akhirnya gubernur DKI Jakarta pun membatalkan aturan Lockdown yang ia terbitkan sebelumnya. Tidak hanya sampai disitu, hal ini pun juga berdampak pada wilayah sekitar ibukota DKI Jakarta. Seperti ketika gubernur Banten merilis warga nya yang positif terkna virus ini pun, sempat ditegur oleh pemerintah pusat atas dasar kesalahan administrasi. Lagi-lagi ditengah situasi seperti ini masih ada yang mempermasalahkan hal demikian. Belum lagi ketika ada beberapa pejabat daerah yang terkena virus ini. hal ini mengakibatkan pelayanan publik di indonesia semakin kacau. Selanjutnya, di bidang politik, ditengah wabah yang semakin menjadi ini pun pemerintah indonesia yang terkesan tetap gagap dalam menangani wabah ini, semakin gagap ketika hendak mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau isu-isu yang tidak masuk akal. Seperti wacana, “Tes Corona untuk Anggota Dewan dan keluarganya”, “DPR Kebut pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja”, “Kemenkumham: Yasonna Laoly: untuk mencegah penyebaran Covid-19, kita bebaskan ribuan Warga Binaan (Narapidana)”, “dilarang Mudik”, “boleh Mudik asal..” hingga gagal nya “Pilkada” Serentak yang hendak diadakan pada tahun ini.
Terakhir, di bidang Ekonomi. Untuk isu ini, selain nilai tukar Rupiah yang “anjlok” terhadap Dolar, sebelumnya indonesia memang sedang mengalami gejolak yang “di luputkan” oleh media-media besar di indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui yaitu adalah isu tentang “..RUU Omnibus Law Cilaka” yang di wacanakan melalui surpres oleh pak Jokowidodo pertama kali, yang belum lama setelah dilantik menjadi presiden di periode nya yang kedua. Wacana ini cukup menarik perhatian publik, khususnya kaum buruh karena di nilai banyak masalah yang akan dirasakan oleh mereka bila “RUU Cilaka” ini disahkan. Seperti dilansir, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. ..” (Ferry Sandi, 21-Januari-2020, 09:18. CNBC Indonesia). Disamping itu juga, kondisi ini diperburuk dengan menyebar nya virus corona di indonesia. Seperti dilansir dari postingan akun instagram milik infotangerang.id pada tanggal 12 April 2020, ketika situasi kacau saat ini, di daerah pasar pagi/pasar malam Taman kirana, kecamatan solear, kabupaten tangerang banten, dalam video di tampilkan bila ada seorang ibu-ibu (pedagang) yang “di tertibkan” oleh kepolisian setempat dikarenakan untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas, maka masyarakat di himbau untuk tetap “dirumah saja” , atas dasar itulah aparat kepolisian menertibkan ibu-ibu (pedagang) tersebut. Namun sang ibu-ibu (pedagang) tersebut “curhat” kepada polisi ketika hendak di tertibkan, bahwasanya, “kalau saya di rumah saja, saya tidak pergi kepasar untuk berdagang, saya makan apa pak nanti? Untuk bayar cicilan rumah, bayar listrik dan lainnya uang nya darimana pak nanti?”. Dari perkataan ibu ini, Maka penulis menyimpulkan bahwa sebaiknya pemerintah memotong APBN untuk masyarakat di tengah pandemi ini. karena, “kita semua makan nasi..”.
Oleh : Denis Ahmad (Mahasiswa FH Unpam & Kader HMI Cabang Ciputat)
