Tangerangupdate.com | Ramai ribuan Kepala Desa (Kades) melakukan demo di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta perpanjangan jabatan hingga 9 tahun beberapa waktu lalu.
Para Kades ini menilai bahwa ketetapan yang ada Undang-undang (UU) Tahun 2014 tentang Desa masih terbilang pendek, dimana masa jabatan kepala desa berlangsung selama 6 tahun.
Hal tersebut menimbulkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat, ada yang menilai apa yang ditetapkan dalam UU Tahun 2014 mengenai masa jabatan kades di merugikan hak konstitusional karena terlalu lama.
Seperti beberapa hari lalu Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Permohon dalam Perkara Nomor: 15/PUU-XXI/2023 diajukan oleh 7 orang yaitu Eliadi Hulu, Saiful Salim, M. Andrean Saefudin, Meky Yadi Saputra, Salmen Jaindru Purba, Subadria Nuka dan Randika Fitrah Darmawan.
Para Pemohon menguji materill Pasal 39 Ayat (1) & Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya, terkait lamanya periodesasi masa jabatan kepala desa.
Dimana menurut salah satu pemohon yaitu M.Andrean Saefudin, sangat bertentangan dengan prinsif-prinsif demokrasi yang mengenal pembatasan masa jabatan utamanya dalam sistem negara hukum yang demokratis.
“Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 ,” jelasnya
Ditambahkannya bahwa selaku Pemohon mengaskan subtansi materill yang pihaknya Uji adalah Pasal 39 Ayat (1) & Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait ketentuan-kententuan norma soal periodesasi masa jabatan kepala desa serta pembatasan masa jabatan kepala desa.
“Dalam aturan yang ada, 6 Tahun dalam satu periodenya kami meminta menjadi 5 Tahun, kenapa ini penting mengutip apa yang pernah disampakan Lord Acton Kekuasan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pastilah korup”, imbuhnya.
Diakhir Andre menjelaskan bahwa batu Uji dalam Uji Materill Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu ia masih menunggu jadwal dari majelis untuk agenda selanjutnya yaitu Pemerikasaan Pendahuluan, serta meminta dukungan dari masyarakat.
“untuk agenda sidang selanjunya kami masih menunggu jadwal dari Majelis Yang Mulia dengan Agenda Pemerikasaan Pendahuluan,”
“Kami meminta kepada semua anak bangsa yang berkepentingan dalam perbaikan masa depan desa-desa untuk terlibat aktif dan bersama mengawal Uji Materill ini” tandasnya.
