Tangerangupdate.com – Polemik penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan kritik tajam dari Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar
Menurut Melky, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten merupakan bagian dari tahapan awal yang membuka jalan bagi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).
Meskipun ia menyatakan WUP dan IUP merupakan dua hal berbeda. Namun, penetapan WUP tetap menjadi bagian dari rangkaian yang mendasari proses perizinan pertambangan, penetapan WUP tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses perizinan pertambangan.
“Tahapan dimulai dari penetapan wilayah pertambangan (WP), penentuan WUP, penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), hingga penerbitan IUP. Enggak bisa mengeluarkan izin usaha pertambangan tanpa didahului penetapan melalui WUP sama WIUP tadi,” kata Melky, Selasa (18/11).
Jatam : Pemerintah Kaburkan penetapan WUP tidak sama dengan penerbitan izin tambang.
Ia juga mengkritik penjelasan pemerintah yang menyebut penetapan WUP tidak sama dengan penerbitan izin tambang. Menurutnya, penjelasan tersebut berpotensi Mengaburkan perhatian publik hanya pada tahap penerbitan izin, sementara tahapan awal yang menjadi dasar proses perizinan luput dari pengawasan.
Padahal, kata dia, penetapan wilayah pertambangan merupakan bagian penting dalam rangkaian kebijakan yang memungkinkan suatu wilayah masuk ke dalam perencanaan kegiatan pertambangan.
“Justru klaim pemerintah ini ingin mengecoh publik, memperlakukan publik seolah-olah yang kita persoalkan hanya di fase-fase perizinannya. Padahal, fase perizinan tambang itu akan mudah dilakukan, diterbitkan kalau fase-fase dasarnya tadi, tahapan awalnya, itu sudah dilalui,” ujarnya.
Ia menegaskan, WUP, WIUP, dan IUP memiliki fungsi serta kedudukan berbeda. Meski demikian, ketiganya saling berkaitan dalam proses penyelenggaraan usaha pertambangan.
Melky juga menjelaskan perbedaan antara penyiapan dan penetapan wilayah pertambangan. Penyiapan wilayah dilakukan berdasarkan data dan informasi geologi serta potensi pertambangan. Sementara penetapan WP menjadi kerangka wilayah pertambangan yang mencakup sejumlah kategori, di antaranya WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Dengan demikian, WUP merupakan salah satu kategori dalam wilayah pertambangan, bukan izin yang secara langsung memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Pemerintah Belum Membuka Data Lokasi dan Sebaran Potensi Mineral di TNUK
Dalam konteks penetapan WUP di Banten, Melky turut menyoroti masuknya sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke dalam wilayah tersebut.
Ia mengakui pemerintah menyatakan kawasan TNUK tidak termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai WUP. Namun, menurutnya, persoalan lain muncul karena pemerintah belum membuka secara terperinci lokasi dan sebaran potensi mineral yang menjadi dasar penetapan wilayah pertambangan tersebut.
“Problemnya, spot-spot potensi mineral, potensi tambang itu kan tidak dibuka sama pemerintah, sehingga kita tidak tahu, misalnya, titik sebaran mineral emasnya di mana saja, dari mana ke mana saja,” kata dia.
Menurut Melky, keterbukaan informasi mengenai lokasi dan sebaran potensi mineral diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas wilayah yang masuk dalam perencanaan pertambangan.
Ia juga menyinggung informasi mengenai dugaan survei potensi minyak dan gas bumi (migas) di perairan tersebut. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, survei terkait potensi migas tengah berlangsung di wilayah itu.
“Ah, itu mereka sedang digarap itu, karena ada sedang ada satu survei di situ terkait dengan potensi minyak dan gas,” ujarnya.
Meski demikian, dalam wawancara tersebut Melky tidak menjelaskan secara terperinci lokasi, pihak pelaksana, maupun hasil survei yang dimaksud.
Riwayat Aktivitas Tambang Jadi Sorotan
Melky menjelaskan, penetapan WUP tidak selalu berarti pemerintah memasukkan wilayah yang sebelumnya sama sekali belum pernah memiliki aktivitas pertambangan.
Menurutnya, wilayah yang pernah memiliki perizinan atau aktivitas pertambangan juga dapat menjadi bagian dari perencanaan wilayah pertambangan. Dalam konteks itu, ia menyinggung riwayat aktivitas anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) di Banten sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Karena itu, menurut Melky, penetapan WUP perlu dilihat bersama riwayat pengelolaan wilayah serta data potensi mineral yang menjadi dasar perencanaannya.
Ia menilai pemerintah perlu membuka informasi secara transparan mengenai wilayah yang ditetapkan, termasuk peta sebaran potensi mineral dan kawasan perairan yang masuk dalam WUP.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi arah kebijakan pertambangan di Banten sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah izin usaha pertambangan diterbitkan.
Diberitakan sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengonfirmasi ketetapan yang diteken oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, tersebut.
Menurut Ari, penentuan wilayah pertambangan di Banten telah melalui tahap koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP [Wilayah Usaha Pertambangan], WPR [Wilayah Pertambangan Rakyat], dan Wilayah Pencadangan [WPN],” kata Ari dikutip Senin (16/11/2026).
Ari menjelaskan, penetapan zonasi tersebut merupakan hasil dari serangkaian rapat koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat meminta masukan dari pemerintah kabupaten dan kota guna menyelaraskan peta potensi tambang dengan rencana tata ruang di masing-masing daerah.
Kendati berstatus WUP, Ari menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak dapat serta-merta dilakukan di perairan Ujung Kulon.
Pemanfaatan kawasan tersebut tetap bergantung pada kesesuaian rencana tata ruang di tingkat pemerintah kabupaten/kota.
“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari.
Editor: Jupry Nugroho
Reporter: Juno







