Tangerangupdate.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang mulai mendalami laporan Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI) Tangerang terkait dugaan monopoli dan kecurangan pengadaan makanan dan minuman (mamin) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tahun anggaran 2026.
Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, Kejari Kabupaten Tangerang memanggil perwakilan IKA SAKTI untuk dimintai keterangan pada Rabu 11 November 2026. Pemanggilan itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam 547 paket pengadaan mamin dengan total pagu anggaran sekitar Rp15,26 miliar.
Alumni SAKTI Tangerang, Al Absar, mengatakan pemeriksaan berlangsung selama satu jam 40 menit di kantor Kejari Kabupaten Tangerang. “Masuk 11.30 WIB, keluar 13.10 WIB,” ujar Al Absar, Kamis 12 November 2026.
Ia menjelaskan, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut laporan yang disampaikan IKA SAKTI pada 28 September 2026. Dalam laporan itu, pihaknya meminta kejaksaan menelusuri dugaan praktik monopoli serta indikasi keterkaitan antarpenyedia dalam sejumlah paket pengadaan.
IKA SAKTI mengapresiasi langkah Kejari Kabupaten Tangerang yang mulai meminta keterangan dari pihak pelapor. Namun, mereka berharap proses pendalaman tidak berhenti pada pemeriksaan pelapor, melainkan berlanjut dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan indikasi penyimpangan tersebut.
“Kami berharap Kejari tidak hanya memeriksa pihak pelapor, tetapi juga menelusuri dan memeriksa pihak-pihak yang terindikasi memiliki keterkaitan Berdasarkan data yang kaki temukan, dengan dugaan penyimpangan dan indikasi praktik tidak sehat ini. Terutama penyedia yang terindikasi memiliki kesamaan data administrasi maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Dengan begitu, persoalan ini bisa diungkap secara menyeluruh dan objektif,” katanya.
Menurut IKA SAKTI, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait diperlukan untuk menguji indikasi yang telah disampaikan dalam laporan. Kejaksaan juga diharapkan menelusuri dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, realisasi anggaran, hingga kemungkinan adanya hubungan atau afiliasi di antara perusahaan yang memenangkan paket pekerjaan.
“Kami berharap semua pihak yang berkaitan dengan pengadaan ini diperiksa sesuai kebutuhan penyelidikan. Jangan sampai laporan hanya berhenti pada pengumpulan keterangan dari pelapor. Jika memang ditemukan indikasi pelanggaran, harus ditelusuri siapa saja yang bertanggung jawab dan bagaimana prosesnya terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, IKA SAKTI menyerahkan laporan dugaan monopoli pengadaan mamin kepada Kejari Kabupaten Tangerang pada 28 September 2026. Sebagai bahan pendukung, mereka turut menyerahkan flashdisk berisi data hasil kajian terhadap 547 paket pengadaan dengan total pagu anggaran sekitar Rp15,26 miliar.
Dalam kajian tersebut, IKA SAKTI menyoroti sejumlah indikasi kesamaan data administrasi antarpenyedia, mulai dari alamat kantor, identitas administrasi, hingga nomor telepon. Mereka juga menemukan indikasi konsentrasi penyedia pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.
Kesamaan data dan pola pengadaan tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan antarpenyedia yang berpotensi memengaruhi persaingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, IKA SAKTI sebelumnya meminta kejaksaan menelusuri kejelasan terkait peran dan proses perencanaan di lingkungan Sekretariat Daerah selaku koordinator TAPD, khususnya terkait perencanaan dan penganggaran kegiatan pengadaan tersebut.
Sementara itu, sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Tangerang, Muhammad Arsyad, sebelumnya menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan data dan keterangan awal.
Arsyad mengatakan, penelaahan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi tindak pidana dalam laporan tersebut. Proses pendalaman mencakup keberadaan anggaran, realisasi penggunaan, pihak pelaksana kegiatan, serta kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita lihat di situ, memang ada anggarannya atau tidak, kemudian sudah dipakai atau belum, siapa yang melaksanakan, dan pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan atau belum,” katanya. *Rhomi
