Tangerang Update
Masuk
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
  • Kab Tangerang
  • Kota Tangsel
  • kabupaten tangerang
  • tangerang selatan
  • tangsel
  • Nasional
Minggu, 22 November 2026
Tangerang UpdateTangerang Update
Search
  • Home
  • Tangerang Raya
    • Kota Tangsel
    • Kota Tangerang
    • Kab Tangerang
  • Banten
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
  • Metropolitan
  • Olahraga
  • Ragam
  • Daerah
  • Opini
Punya Akun? Masuk
Follow US
© 2025 Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Kota Tangsel

Didatangi PPLH, TPST Abu & Co di Bantaran Cisadane Tak Bisa Tunjukkan Dokumen Perizinan

Admin TU
Admin TU
Jumat, 18 September 2026 | 14:41 WIB
Peringatkan Sampah Covid TPST Abu & Co / Dok. Jupri nugroho
Peringatkan Sampah Covid TPST Abu & Co / Dok. Jupri nugroho
SHARE

Tangerangupdate.com — Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Abu & Co di kawasan bantaran Sungai Cisadane, Tangerang Selatan, kembali menjadi sorotan. Tim Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangerang Selatan melakukan inspeksi lanjutan ke lokasi tersebut dan menemukan pengelola tidak dapat menunjukkan sejumlah dokumen perizinan.

PPLH DLH Tangsel Sampe Simanungkalit mengatakan, fasilitas yang disebut telah beroperasi sejak 1993 itu hanya dapat menunjukkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara dokumen persyaratan dasar lainnya tidak dapat diperlihatkan kepada tim pengawas.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Dari 11 dokumen yang kami minta, mereka punya NIB doang, KBLI-nya pun enggak ada,” kata Sampe, Rabu (16/9/2026).

Menurut Sampe, terdapat sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan dasar kegiatan usaha, di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan (PL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta perizinan berusaha.

“Untuk mendapatkan izin usaha, dia harus punya empat persyaratan dasar: PKKPR (tata ruang), PL (izin lingkungan), PBG (persetujuan bangunan gedung), baru izin usaha. Kalau tata ruang bilang enggak boleh, ya sudah selesai,” ujarnya.

TPST tersebut diketahui berbadan hukum PT Adipura Bumi Raya. Fasilitas itu disebut menerima sampah dari sejumlah kawasan perumahan dan usaha di sekitarnya, di antaranya Perumahan Giri Loka, Anggrek Loka, Nusa Loka, Mahagoni Group, serta sejumlah restoran.

BACA JUGA:  Pegiat Media Sosial dan Pewarta Tangsel Gelar Aksi Solidaritas Doa Bersama dan Bagikan Makanan Untuk Jurnalis yang Hilang

Sampe mengatakan, lokasi TPST juga berada di kawasan permukiman sekaligus berdekatan dengan bantaran sungai.

Ia menyebut persoalan tersebut perlu dilihat dari aspek kesesuaian tata ruang dan ketentuan pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Tangsel.

Insinerator Rusak, Sampah Berpotensi Masuk Sungai

Selain persoalan dokumen, PPLH menemukan kondisi fasilitas pengolahan sampah yang dinilai bermasalah.

Salah satunya insinerator yang diketahui mengalami kerusakan dan disebut sudah tidak beroperasi sejak 2025. Sejumlah bagian bangunan tempat penampungan sampah juga ditemukan dalam kondisi rusak.

“Kemarin kami lihat inceneratornya juga sudah rusak. Bahkan atap-atap tempat sampahnya itu rusak,” kata Sampe.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menyebabkan sampah masuk ke aliran Sungai Cisadane. Pasalnya, bangunan TPST tidak memiliki pembatas yang memadai dengan sungai.

“Sungai itu memang banyak sampah di pinggir-pinggirnya. Ya karena memang enggak punya benteng, jadi ada ruang sampah itu jatuh,” ujarnya.

Bisa Berujung Penutupan

Sampe mengatakan, apabila suatu kegiatan usaha tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan, maka terdapat konsekuensi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:  Dikbud Tangsel Balik Arah, Sekolah Beralih ke PJJ Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau

“Kalau berdasarkan aturan, kalau usaha kegiatan enggak punya izin ya ditutup. Undang-undang mengatakan begitu, bukan saya sebagai pengawas,” katanya.

Menurut dia, apabila pengelola tidak dapat menyerahkan dokumen perizinan yang diminta, proses penindakan dapat diteruskan kepada Satpol PP selaku perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan Perda.

“Kalau enggak punya izin, berarti Satpol PP. Tugas saya sebagai pengawas adalah mengawasi yang berizin,” ucapnya.

Sampe juga menyebut kegiatan tanpa Persetujuan Lingkungan yang kemudian menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat memiliki konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DLH Tangsel, kata Sampe, akan mengirimkan surat resmi kepada pimpinan PT Adipura Bumi Raya untuk meminta dokumen perizinan. Surat tersebut rencananya dilayangkan pekan ini.

Dokumen itu nantinya menjadi bagian dari dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Akademisi Minta Garis Sempadan Sungai Dievaluasi

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Indonesia (ITI), Ir. Medtry, S.T., M.T., IPM, mengatakan keberadaan bangunan di sekitar sungai perlu memperhatikan ketentuan garis sempadan sungai (GSS).

BACA JUGA:  Gempur Cukai Ilegal, Kanwil DJBC Banten Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp39,95 Miliar

“Terkait bangunan, pertama dia harus di luar garis sempadan sungai. Pemerintah sudah menetapkan di peraturan, Permen ATR Nomor 28 Tahun 2015, itu sudah ada jaraknya. Kalau sungai besar itu, kalau enggak salah, minimal 50 meter, karena itu ruang air. Jadi kalau saat banjir, air ada di situ,” kata Medtry.

Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan kelayakan fasilitas tersebut, termasuk dari aspek tata ruang dan lingkungan.

Menurutnya, jika bangunan dinilai tidak memenuhi ketentuan atau tidak layak digunakan, maka pemerintah perlu mempertimbangkan penataan atau pemindahan ke lokasi yang sesuai.

“Kalau misalnya bangunan itu tidak layak fungsi, ya harus ditinjau ulang dan dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan aturan tata ruangnya,” ujarnya.

Medtry juga mengingatkan agar kegiatan pengelolaan sampah tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

“Jangan sampai punya bangunan yang justru punya eksternalitas negatif, yang nanti merugikan baik lingkungan maupun masyarakat,” pungkasnya.

Editor & Reporter
Reporter: Juno
TAGGED:tangerang selatan
Bagikan:
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link

– Advertisement –

IMG-20260816-WA0001
IMG-20260816-WA0000
IMG-20260817-WA0000
IMG-20260816-WA0002
IMG-20260816-WA0003
IMG-20260810-WA0002

Terpopuler

Foto: Diskusi Malika bertajuk "Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?" yang digelar di Bour CoffeWorks | Dok. Tangerangupdate.com

Jelang HUT ke-18 Tangsel, Pengamat Soroti Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

Foto: Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Istimewa

JATAM Bongkar Peta Kepentingan Tambang dan Migas di Kawasan Sekitar Ujung Kulon

Foto: istimewa

Kantor Pertanahan Bayarkan Ganti Rugi 31 Bidang Tanah untuk Tol Serpong-Balaraja

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Foto: tangkapan layar rekaman video kericuhan antara kelompok suporter Persita Tangerang dan komunitas sepeda motor Vespa di GOR Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang | Dok. Istimewa.

HUT Viola di Sepatan Ricuh, Satu Suporter Meninggal Dunia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Berita Terkait

Foto: Kepala DLH Kota Tangsel, Bani Khosyatullah | Dok. Istimewa
Kota Tangsel

DLH Tangsel: Proyek Data Center di BSD Belum Ada Izin Amdal

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Tangsel Siapkan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik pada 2027

Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa
Kota Tangsel

Timbunan Sampah TPA Cipeucang Ditata, DLH Tangsel Targetkan Rampung Desember

Mahasiswa Gelar PKM Anti-Bullying | Dok.TU
Kota Tangsel

Mahasiswa Hukum UNPAM Gelar PKM Anti-Bullying di SMK Sasmita Jaya 1

Foto: Ilustrasi/Freepik
Kota Tangsel

Ketua Fraksi Golkar Tangsel Tanggapi Keluhan Warga Soal Proyek Data Center di BSD

Universitas Terbuka di Pondok Gelar Wisuda 3000 Mahasiswa/ Dok. TU
Kota Tangsel

Besok ada Wisuda UT Diikuti 3.000 Peserta, Pengendara Diimbau Waspadai Kepadatan di Pondok Cabe

Foto: Ilustrasi/Freepik
Kota Tangsel

Khawatir Dampak Lingkungan, Pembangunan Data Center di BSD Disoal Warga

Tumpukan sampah dan puing persis di depan Gedung Pemkot Tangsel terbakar, belum juga bisa tertangani / Dok. TU
Kota Tangsel

Jelang Hari Jadi ke 18 Gedung Pemkot Tangsel ‘Bau Tabunan’ Akibat Tumpukan Sampah yang Terbakar

Jangan Lewatkan

Penetapan WUP di Ujung Kulon Jadi Pintu Masuk Penerbitan Izin Pertambangan

Rabu, 18 November 2026
Foto: papan informasi perbaikan tebing dan jalan longsor di belakang Perumahan Vila Rizki Insaani | Dok. Istimewa

Pemkab Tangerang Tanggung Perbaikan Jalan di Belakang Vila Rizki Insani Pasca Longsor

Rabu, 18 November 2026
Foto: kondisi terkini TPA Cipeucang | Dok. istimewa

Timbunan Sampah TPA Cipeucang Ditata, DLH Tangsel Targetkan Rampung Desember

Senin, 16 November 2026
Foto: Kepala DLH Kota Tangsel, Bani Khosyatullah | Dok. Istimewa

DLH Tangsel: Proyek Data Center di BSD Belum Ada Izin Amdal

Selasa, 17 November 2026
Foto: Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Hendra | Dok. Tangerangupdate.com

Bahas UMK 2027, Pemkab Tangerang Jaga Keseimbangan Upah dan Iklim Investasi

Selasa, 17 November 2026
Foto: Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Tripcetera

Kementerian ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan

Senin, 16 November 2026
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset usai penandatanganan persetujuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). | Dok. Tangerangupdate

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Rabu, 18 November 2026
Mahasiswa Gelar PKM Anti-Bullying | Dok.TU

Mahasiswa Hukum UNPAM Gelar PKM Anti-Bullying di SMK Sasmita Jaya 1

Senin, 16 November 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Tangerang Update
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
© Tangerang Update. Designed with ❤️ by dezainin.com.
Facebook X-twitter Youtube Whatsapp