Tangerangupdate.com – Kondisi jalan rusak di sejumlah titik di Kota Tangerang Selatan kian memprihatinkan. Kerusakan terjadi baik di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.
Anggota DPRD Tangsel dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ferdiansyah, menyebut kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Ia bahkan menegaskan, warga tidak butuh perdebatan soal kewenangan, melainkan solusi konkret berupa jalan yang layak dan aman dilalui.
Ferdiansyah melakukan survei lapangan bersama perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Tangsel. Salah satu titik yang ia soroti adalah Jalan Surya Kencana, Kelurahan Pamulang Barat, yang menjadi kewenangan Pemkot Tangsel.
“Jalan Surya Kencana kondisinya cukup parah karena terdapat beberapa titik yang berlubang dan sangat membahayakan aktivitas masyarakat,” ujar Ferdi.
Tak jauh dari lokasi tersebut, Jalan Dr. Setia Budi di depan Kantor Kelurahan Pamulang Barat yang masuk kewenangan Provinsi Banten juga dinilai tak kalah buruk.
Jalan disebut tidak rata, sebagian berkerikil, dan berpotensi menyebabkan pengendara sepeda motor tergelincir.
Ferdi menilai, kondisi seperti ini menunjukkan persoalan klasik yang terus berulang: ketika jalan rusak terjadi, pemerintah cenderung sibuk berkelit soal kewenangan, sementara masyarakat tetap menjadi pihak yang menanggung risiko kecelakaan.
“Masyarakat tidak mau peduli apakah jalan itu kewenangan kota atau provinsi. Yang masyarakat inginkan jalannya diperbaiki dan rapi sehingga aman,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerusakan jalan tidak hanya terjadi di Pamulang. Sejumlah ruas di kecamatan lain juga dilaporkan mengalami kerusakan, salah satunya di sekitar Ciater, mulai dari Bundaran Maruga menuju pintu masuk Tol Intermark BSD.
Ferdi meminta Pemkot Tangsel melalui Dinas SDABMBK bergerak cepat untuk menangani jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota. Menurutnya, pembiaran hanya akan menambah daftar korban akibat kecelakaan lalu lintas yang seharusnya bisa dicegah.
“Kalau dibiarkan begitu saja, ini bisa menjadi musibah bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut,” ujarnya.
Sementara untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, Ferdi mendesak Pemkot Tangsel tidak sekadar menunggu, tetapi aktif melakukan koordinasi dan tekanan administratif agar Dinas PUPR Provinsi segera turun tangan.
Ia berharap tidak ada lagi ego sektoral antar pemerintah yang membuat perbaikan jalan berlarut-larut, sementara warga terus dihantui risiko setiap hari.
“Saya harap koordinasinya berjalan dengan baik antar dinas dan antar pemerintah agar masyarakat cepat mendapatkan manfaat dari perbaikan jalan rusak ini,” pungkas Ferdi.
Editor: Zidna Aenun Azis
Reporter: Juno
