Tangerangupdate.com – Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang. Hal ini menyusul adanya temuan proyek videotron outdoor senilai Rp6,9 miliar yang terpasang di Gedung Smart Building.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Bimo Mahfudz Fudianto, menegaskan bahwa keberadaan fasilitas tersebut saat ini sama sekali tidak efektif. Selain lama tidak beroperasi, posisi videotron juga tidak strategis dan tertutup pepohonan.
Bimo mensinyalir adanya kegagalan sejak tahap perencanaan proyek. Ia menekankan agar Kominfo tidak bekerja secara asal-asalan dalam menggunakan anggaran publik.
“Iya (salah perencanaan). Itu nanti yang menjadi bagian dievaluasi. Berarti konsep awalnya belum matang. Jadi jangan semaunya,” kata Bimo saat ditemui Tangerangupdate.com di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis 29 Januari 2026.
Ia juga menuntut pertanggungjawaban penuh terkait biaya perawatan dan operasional yang telah dikucurkan. Menurutnya, setiap rupiah yang keluar dari APBD harus memiliki output yang jelas bagi masyarakat.
“Memang anggarannya (perawatan dan operasional) sudah ada. Setiap yang nyala itu berbiaya. Dan harus dipertanggungjawabkan. Itu resikonya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bimo menyinggung wacana pemindahan lokasi videotron yang dinilai sebagai bukti lemahnya perencanaan awal. Ia menekankan bahwa rencana tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari alasan pemindahan hingga tujuan dan sasaran konten yang akan ditayangkan.
“Karena walaupun mau dipindahkan, itu benar-benar harus dipindah. Kami harus evaluasi. Kenapa terjadi pemindahan. (Bagaimana) perawatannya. Sasarannya. Tujuan dari konten yang akan ditayangkan, seberapa sesuai (dengan kebutuhan publikasi)” jelas Bimo melanjutkan.
“Itu yang kami mau tanyakan,” tutupnya saat diminta pendapat soal penganggaran wacana pemindahan videotron.
Senada dengan Bimo, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Nur Rojab, menyayangkan penempatan alat tersebut yang terkesan disembunyikan. Ia menilai tata letak videotron saat ini membuat anggaran Rp6,9 miliar menjadi mubazir.
“Kenapa sih gak di pasang yang di belakang kantornya. Kan itu yang (kelihatan) di pinggir jalan kan bisa (efektif). Menurut saya itu mah gak efektif, percuma dinyalain juga,” tegas Nur Rojab.
Tak hanya soal posisi, Nur Rojab juga menyentil lemahnya fungsi diseminasi informasi oleh Kominfo. Ia menilai banyak kegiatan penting pimpinan daerah, termasuk agenda Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, yang justru tidak terpublikasi dengan baik melalui sarana tersebut.
“Sudah tempatnya tidak strategis. Dan saya melihat juga gak update dalam hal (publikasi), padahal banyak sekali kegiatan-kegiatan Bupati yang perlu dipublikasi. Buat apa mereka menganggarkan videotron kalau itu tidak ditayangkan kegiatan (Bupati) itu,” pungkasnya.
