Tangerangupdate.com (01/04/2022) | Kabupaten Tangerang — Pengadilan Negeri (PN) Tangerang kembali menggelar kasus sengketa tanah seluas 40.200 M2 (empat puluh ribu dua ratus meter persegi) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (01/04/2022).
Sidang perkara yang digelar langsung di tanah sengketa ini merupakan sidang lanjutan yang dilayangkan oleh Ahmad Ghozali kepada warga yang bernama Tahir Abdulah (Tergugat 1), Ny. Kalisom (Tergugat 2). Dan dipimpin oleh Majelis Hakim dari PN Tangerang, Elly Istianawati di lokasi sengketa.
Sidang ini digelar sekitar pukul 10.30 WIB sekaligus dilakukan pengecekan lokasi objek lahan yang sedang diperkarakan. Dalam kesempatannya pihak penggugat dan tergugat juga melakukan penunjukan batas-batas lahan.
Menurut Handri, kuasa hukum para tergugat dari Kantor Hukum A.R.D & Associates, dalam penunjukan batas lahan tersebut terdapat sedikit perbedaan antara pihak penggugat dengan tergugat.
Sebab katanya, penggugat menggunakan patok lahan dengan bambu, sementara para tergugat menggunakan pohon untuk menandai lahan mereka.
“Sementara kami (tergugat) atas objek ini sudah berdiri pohon-pohonnya sebagai batas tanah kami. Dan itu sudah ditanam sudah lama ya, sehingga sangat terlihat jelas batas-batasnya,” ujarnya.
Adapun untuk luas lahannya yang ditunjukan oleh pihak penggugat secara keseluruhan, kata Handri, seluas 40.200 m2. Sedangkan objek lahan pihak tergugat seluas 63.000 m2.
Sehingga katanya, terlihat jelas ada perbedaan luas dari objek yang disengketakan penggugat sekitar 2 hektare lebih.
“Tapi secara umum memang lokasinya sama di sini hanya ada sedikit perbedaan terkait dengan luas dan batas-batasnya saja,” katanya.
Handri menyebut, pihak tergugat memperoleh objek tanah ini sejak tahun 1995 sampai tahun 2006, yang diperoleh secara bertahap, dengan bukti kepemilikan objek lahan yang pihak tergugat adalah sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.
“Ada yang diawali 2.000 hektare ya kemudian tambah lagi tidak sekaligus. Itu pun dari beberapa warga langsung pemilik tanah di Desa Kohod ini,” tuturnya.
“Jadi objek yang disengketakan oleh mereka (penggugat) tanah milik kami itu ada 14 sertifikat, itu semuanya sudah bersertifikat hak milik. Dan penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan klien kami itu didasari adanya alas hak berupa akta jual beli (AJB),” ungkapnya.
Sementara pihak penggugat, lanjut dia, sesuai dengan surat gugatan mendalilkan objek lahan berdasarkan akta jual beli (AJB) pada tahun 2007.
“Artinya setelah kami duluan kan gitu, 2007 beli dari saudara yang bernama Idris, kami juga tidak tahu Idris ini yang mana, karena selama ini di persidangan tidak hadir,” imbuhnya.
Di lokasi yang sama, kuasa hukum penggugat, Randy Gunawan mengatakan, sidang di lokasi lahan ini dilaksanakan sekaligus pemeriksaan setempat untuk melihat kebenaran objek yang digugatnya ada di lokasi ini.
Terkait benar atau tidaknya kepemilikan objek lahan yang disengketakan ini, kata Randy, pihak pengadilan yang akan melakukan penilaian.
“Kalau memang objeknya sama ya sudah. Nanti kan tinggal proses pembuktian di lapangan lagi. Kan tadi kita lihat dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada tertulis yang sudah kita sampaikan di pengadilan itu saja nanti kita lihatlah,” kata Randy.
Terkait benar atau tidaknya kepemilikan objek lahan yang disengketakan ini, kata Randy, pihak pengadilan yang akan melakukan penilaian.
“Kita pokoknya kita sampaikan bahwa kita memang benar beli dari pemilik yang sebenarnya dan inilah faktanya. Cuma memang di lapangan ini memang ada yang menguasai dari pihak lain, ada yang mendalilkan, ada yang memiliki dari SHM,” ungkapnya.
Menurut Randy, pihak yang memiliki SHM belum tentu benar sebagai pemilik. Maka, harus dibuktikan lagi terkait bagaimana cara perolehan dan penerbitan SHM-nya.
“Jadi tidak serta merta punya SHM itu oh saya punya SHM saya pemilik yang benar, belum tentu. Makanya itu banyak SHM yang digugat dan dibatalkan juga, itulah fungsi dari pengadilan,” jelasnya.
Randy mengklaim, pihak penggugat memiliki dasar kepemilikan objek lahan berupa AJB. Bahkan, jika dilihat dari girik yang dimiliki oleh pihak tergugat, dirinya menyebut bahwa dasar penerbitan SHM itu malah tidak terdaftar, dan menjadi tanda tanya.
“Kita AJB yang kita beli dari girik gitu kan itu pembuktian sudah semua kok AJB kita benar, girik kita benar terdaftar,” jelasnya.
