Tangerangupdate.com – Mahasiswa dan warga Pandeglang tergabung dalam Gerakan Pandeglang Bersih menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Jakarta, pada Jumat, 28 Oktober.
Aksi ini menuntut pemerintah pusat segera mengusut tuntas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Gari Setiawan Makmur (GSM), sebuah perusahaan penggemukan dan pemotongan sapi impor di Kecamatan Panimbang-Sobang, Kabupaten Pandeglang.
Massa aksi, yang terdiri dari unsur mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Kecamatan Sobang–Panimbang, menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan keluhan warga. Lokasi PT GSM yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama dalam tuntutan mereka.
Koordinator aksi, Entis Sumantri, menyatakan bahwa demonstrasi di ibu kota ini adalah puncak kekecewaan masyarakat setelah aspirasi mereka di daerah tak kunjung mendapatkan solusi. Sebelumnya, keluhan terkait pencemaran telah disampaikan kepada berbagai instansi di Kabupaten Pandeglang, termasuk DPRD, DLH, DPUPR, dan Satpol PP, namun ia menilai tidak ada langkah nyata yang diambil.
”Masyarakat sudah lama merasakan dampak pencemaran lingkungan akibat ulah perusahaan yang tidak mengedepankan rasa kemanusiaan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Entis.
Ia menjelaskan, dugaan pelanggaran lingkungan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihaknya menduga PT GSM beroperasi tanpa mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku dan bahkan dicurigai beroperasi secara ilegal serta tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
”Kami menduga perusahaan ini ilegal dan tidak memenuhi kepatuhan perizinan. KLHK harus segera turun tangan melakukan audit lingkungan,” tambahnya.
Dalam rangkaian tuntutannya, Gerakan Pandeglang Bersih mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten.
Mereka menuduh adanya dugaan pembiaran dan bahkan gratifikasi yang membuat perusahaan tetap beroperasi meskipun meresahkan warga.
”Presiden harus periksa Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah, karena kami menduga ada gratifikasi dan pembiaran terhadap perusahaan yang telah meresahkan masyarakat serta mengancam kesehatan warga, termasuk lingkungan pendidikan seperti SDN, SMP, dan SMK yang sangat dekat dengan lokasi,” ungkapnya.
Selain itu, massa juga menuntut, KLHK segera membentuk tim investigasi dan mengaudit lingkungan PT GSM. Aparat penegak hukum tidak menjadi “backing” perusahaan dan segera menuntaskan dugaan pelanggaran ini.
“Pemerintah Pusat menjamin hak hidup sehat dan lingkungan yang layak bagi warga Sobang-Panimbang,” tegasnya.
Massa aksi lainnya, Ahmad S, menegaskan bahwa perjuangan mereka untuk menuntut keadilan tidak akan berhenti. Kedatangan mereka ke Jakarta adalah langkah terakhir setelah jalur komunikasi di daerah dianggap buntu.
“Ini bukan akhir perjuangan. Kami datang ke Jakarta untuk menuntut keadilan atas hak hidup sehat dan lingkungan yang layak. Kami akan terus bersuara hingga persoalan ini tuntas,” ujarnya.
Gerakan Pandeglang Bersih menyatakan akan terus menggelar aksi demonstrasi lanjutan, yang mereka sebut “Aksi Jumat Bersih”, di ibu kota hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh Presiden dan KLHK.
