Tangerangupdate.com | Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) resmi menunjuk sembilan staf khusus untuk mendukung kinerja Wali Kota Benyamin Davnie.
Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli S.H., M.H., yang akan mengurusi bidang hukum.
Wali Kota Benyamin Davnie mengonfirmasi bahwa Lili Pintauli telah ditetapkan sebagai Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Bantuan Hukum.
“Ibu Lili sudah mulai bertugas, salah satu tugasnya adalah melakukan kajian hukum dan memberikan masukan kepada saya,” ujar Benyamin, Kamis (24/4/2025).
Lili, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan saat masih di KPK, kini akan fokus pada penguatan aspek hukum di lingkup Pemkot Tangsel.
Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan hukum dalam kebijakan daerah.
Selain Lili Pintauli, delapan staf khusus lainnya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi industri, hingga tokoh agama. Berikut daftarnya:
1. Dr. Lili Pintauli, S.H., M.H. – Bidang Pengawasan & Bantuan Hukum
2. Prof. Dr. RR. Dewi Anggraeni, S.H., M.H. – Bidang Pendidikan & Kerja Sama Daerah
3. Dr. H. Endang Hedrian, S.H., M.H. – Bidang Pengkajian Hukum
4. Drs. H. Syafruddin Ismail, M.Si. – Bidang Administrasi Pemerintahan
5. Sapta Mulyana, S.Pd., M.M. – Bidang Konflik Sosial & Penanggulangan Bencana
6. Hilmi Fabeta Pratama – Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif
7. Drs. H. Hamdani, HS, MA – Bidang Keagamaan & Kerukunan Masyarakat
8. Imam Darmadi (Pengurus Kadin Tangsel) – Bidang Industri & Perdagangan
9. Aulia Putra Darmawan, S.H.– Bidang Pelayanan Publik & Aspirasi Masyarakat
Benyamin menjelaskan, penunjukan staf khusus ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Tangsel dengan melibatkan para ahli di bidangnya.
Misalnya, Imam Darmadi dari Kadin diharapkan mendorong pertumbuhan industri dan UMKM.
Sementara Aulia Putra Darmawan akan memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik.
Dengan struktur tim yang kuat, Pemkot Tangsel berkomitmen meningkatkan pelayanan publik, penegakan hukum, serta penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata.
