Tangerangupdate.com – Akademisi dan pengamat hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, melontarkan kritik keras atas pencabutan ID pers Istana milik Jurnalis CNNIndonesia oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).
Ia menyoroti pandangan keliru bahwa presiden tidak boleh mendapat informasi buruk dari lingkungannya. Menurut Zainal, seorang pemimpin justru wajib mendengar cerita buruk agar dapat lebih kreatif dalam mencari solusi.
“Pemimpin itu tidak perlu dapat cerita baik, karena dia punya kewajiban mengerjakan itu. Dia harus sering diperdengarkan cerita buruk, supaya bisa lebih kreatif cari jalan keluar,” tulis Zainal dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Senin 30 September 2025.
Dalam postingan yang diunggah pada Minggu 29 September 2025 itu, Zainal juga menyinggung pola lama yang menurutnya selalu berulang di sekitar presiden, siapa pun yang sedang berkuasa.
“Presiden silih berganti, tapi apa yang tak pernah berubah? Gelagat anak buah penjilat dan penyokong otoritarian,” tegasnya.
Ia menyindir keras sikap para pembantu presiden yang hanya memberikan pujian, yang berpotensi membutakan dan menulikan pemimpin dari realitas.
“Jilatlah terus hingga telinga dan matanya tertutupi oleh liurmu. Biar telinga dan matanya presiden akan jadi buta, tuli, dan mati rasa,” tulisnya.
Diketahui, polemik ini bermula ketika wartawan CNN Indonesia TV bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis dalam sesi wawancara cegat di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).
“Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak, Pak?” tanya wartawan tersebut.
Presiden Prabowo kemudian menjawab akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Tak lama setelah itu, beredar tangkapan layar di media sosial yang menunjukkan wartawan tersebut menyatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputannya telah diambil oleh BPMI Setpres.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari membenarkan hal tersebut. “BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawan kami,” ujarnya di Jakarta, Minggu.
Menanggapi hal itu, Dewan Pers mendesak Istana untuk segera memulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia tersebut.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.
Komaruddin menegaskan, BPMI Setpres juga perlu memberikan penjelasan atas pencabutan kartu liputan tersebut agar tidak menghambat kerja pers.
“Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia,” ujarnya.
