Tangerangupdate.com (28/10/2021) | DKI Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berlakukan sanksi tilang bagi mobil dan motor yang tidak lulus uji emisi pada tanggal 13 November 2021 mendatang. Pemprov sendiri saat ini diketahui tengah melakukan masa sosialisasi selama satu bulan sejak 12 Oktober hingga 12 November 2021.
Sanksi tilang tersebut didasari Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan mengacu pada pasal 285 ayat (1), yakni:
“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, Knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,”.
Kemudian pada Pasal 286 berisi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,”.
Sementara itu, pada Pasal 48 mengamanatkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun persyaratan teknis yang dimaksud yaknk:
a. Susunan;
b. Perlengkapan;
c. Ukuran;
d. Karoseri;
e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
f. Pemuatan;
g. Penggunaan;
h. Penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau;
i. Penempelan kendaraan bermotor.
Sedangkan persyaratan laik jalan, pada aturan itu disebutkan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang sekurangnya terdiri atas:
a. Emisi gas buang;
b. Kebisingan suara;
c. Efisiensi sistem rem utama dan
d. Efisiensi sistem rem parkir;
e. Kincup roda depan;
f. Suara klakson;
g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. Radius putar;
i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
Selain mengacu pada Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan soal emisi kendaraan di DKI Jakarta juga tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No. 66 Tahun 2020.
Pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Sasaran uji emisi gas buang kendaraan bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta,”.
Kemudian, pasal 2 ayat (2) “Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun,”.
