Tangerangupdate.com (25/02/2022) | Tangerang Selatan — Warga kelurahan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mengadu ke Walikota Tangsel terkait adiknya yang merasa di Covidkan oleh pihak puskesmas Setu padahal hasil swab dan pcr di Rumah Sakit semuanya negatif.
Dirinya mengirimkan surat pengaduan atas buruknya layanan di Puskesmas Setu dan kekecewaan kepada Walikota Tangsel melalui surat yang di kirimkan pada Kamis, Rabu (23/02) yang meminta agar walikota Tangsel turun tangan terkait kejadian yang menimpa adiknya tersebut.
“intinya kita masih minta buat pak walikota, buat ambil tindakan, sanksi tegas kepada puskesmas Setu, di copot kepala puskesmasnya, kita juga kan ngalamin kerugian materil gara-gara status positif covid-19 padahal engga” ucapnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar pihak Pemkot Tangsel harus menempatkan para petugas pemberi layanan, terutama di fasilitas layanan kesehatan seperti di puskesmas harus yang memiliki ilmu pengetahuan serta tidak membuat resah sampai diduga memfitnah adiknya terkait status positif Covid-19.
“Kalau dilayanan umum aja begitu orangnya, ya diganti lah, kalau bisa tempatin yang sesuai dengan ilmunya dan ada dasar jangan sampe ngebuat resah masyarakat” katanya.
Sementara ditempat terpisah Dosen Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Pamulang (Unpam), Dr. Suhendar SH.MH, ketika dimintai tanggapan mengatakan bahwa setiap adanya hasil screening covid-19 baik itu statusnya negatif maupun positif harus berdasarkan dasar keilmuan dan tentu juga hak pasien diberikan hasilnya.
“Pasti setiap istansi memiliki standar keilmuan terkait status Covid-19 seseorang, apakah positif atau negatif hasil tesnya, tentu semua harus berdasar bukan hanya lisan semata tanpa adanya surat keterangan yang jelas” tuturnya saat dihubungi Tangerangupdate.com Selasa (22/02).
Dosen yang juga pengamat kebijakan publik ini juga menekankan bahwa, Evaluasi bukan hanya di Puskesmas saja namun, Walikota harus melakukan evaluasi juga ke Dinas Kesehatan terkait pengawasan yang ada di Puskesmas, jangan sampai ini terjadi juga di Puskesmas lainnya.
“Evaluasi itu harus, tidak hanya pada level puskesmas saja namun Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang membawahi puskesmas, jangan-jangan hal seperti ini juga terjadi di Puskesmas lainnya” jelasnya.
Sampai berita ini diturunkan, kami masih mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Tangsel untuk meminta keterangan lebih namun belum ada jawaban.