Tangerangupdate.com | Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik kembali dipertanyakan setelah laporan LHKPN yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap lonjakan harta kekayaan serta adanya pejabat yang mangkir melaporkan kekayaannya selama dua tahun.
Sosok yang menjadi sorotan adalah Kepala Inspektorat Tangsel, Achmad Zubair, serta sekretaris Inspektorat , Sri Juli Rahayu.
Keduanya memiliki rekam jejak finansial yang patut dipertanyakan, dengan lonjakan kekayaan dalam waktu singkat dan dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan pelaporan harta.
Berdasarkan data LHKPN, Achmad Zubair mengalami lonjakan kekayaan hingga Rp302 juta hanya dalam satu tahun.
Pada 31 Desember 2023, total hartanya tercatat sebesar Rp2.310.680.924, tetapi naik tajam menjadi Rp2.613.124.279 per 31 Desember 2024.
Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya hartanya justru sempat turun dari Rp2.542.809.941 pada 1 Juni 2022 menjadi Rp2.310.680.924 pada akhir 2023.
Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar, dari mana sumber tambahan kekayaan tersebut?
Sementara itu, Sri Juli Rahayu, yang menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Tangsel, terakhir kali melaporkan LHKPN pada 27 Januari 2022 dengan total kekayaan bersih Rp1.233.868.238.
Ia memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp1.447.356.751 di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, serta dua kendaraan, yakni Toyota SUV 2010 dan BMW Sedan 2007.
Namun, ia juga memiliki utang mencapai Rp668.488.513.
Hal yang lebih mencengangkan, Sri Juli Rahayu tidak melaporkan harta kekayaannya dalam dua tahun terakhir.
Padahal, sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan dan reformasi birokrasi, ia justru terkesan mengabaikan aturan yang seharusnya ditegakkan.
Bagaimana mungkin seseorang yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap aturan justru tidak menjalankan kewajibannya sendiri.
Kantor Berita Tangerangupdate.com mencoba mengonfirmasi hal ini dengan mendatangi Kantor Inspektorat Tangsel di Pemkot Tangsel pada Jumat (14/03).
Namun, upaya ini menemui jalan buntu. Menurut petugas keamanan, kedua pejabat tersebut sedang “sibuk rapat” dan tidak bisa diganggu.
