Tangerangupdate.com | Warga RW 10 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, menutup akses jalan menuju tiga sekolah negeri yang berada di lingkungan mereka. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
Penutupan dilakukan sejak Kamis, 4 Juli 2024, dan berdampak langsung pada aktivitas di SMAN 6, SMPN 4, dan SMPN 17 Tangerang Selatan. Ketiga sekolah tersebut berada di jalur akses yang sama di kawasan Pamulang Permai.
Meski blokade ke SMPN 4 sudah dibuka usai pihak sekolah menyepakati sejumlah tuntutan warga, akses menuju SMAN 6 masih tertutup. Warga masih menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Ketua RW 10, Suhendar Wijaya, menjelaskan bahwa keberadaan sekolah-sekolah tersebut awalnya mendapat dukungan penuh dari warga sekitar. Bahkan, saat proses pembangunan berlangsung, warga ikut membantu secara sukarela.
“Dulu saat sekolah dibangun, kami bantu jaga keamanan, bantu buka jalan untuk alat berat, semua karena ingin anak-cucu kami bisa sekolah dekat rumah,” kata Suhendar.
Namun kini, menurutnya, keadilan itu justru terasa menjauh. Banyak anak warga sekitar yang gagal diterima, bahkan meski rumah mereka hanya berjarak beberapa puluh meter dari sekolah. Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik tidak transparan dalam proses seleksi.
“Anak kami tinggal di belakang sekolah, tapi tidak lolos. Sedangkan yang dari luar kelurahan bisa masuk. Ini yang bikin kami sakit hati,” ungkapnya.
Warga pun menilai aturan teknis seperti Juknis atau Juklak tidak lagi relevan jika implementasinya menyingkirkan hak masyarakat setempat.
“Kami bukan tidak paham aturan, tapi aturan itu tidak adil. Gembok ini adalah bentuk perlawanan kami yang kecil, agar pemerintah mendengar,” tambah Suhendar pada Sabtu, 5 Juli 2025.
Surat keberatan telah dikirimkan kepada Gubernur Banten. Warga berharap ada kebijakan baru yang bisa mengakomodasi aspirasi lokal, terutama dalam zonasi sekolah negeri.
“Harapan kami sederhana, anak-anak kami bisa bersekolah di tempat terdekat. Logika dan nurani seharusnya jadi dasar kebijakan, bukan sekadar angka dan sistem,” ujarnya menutup pernyataan.
Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di kawasan lain. Akses menuju SMAN 3 Tangerang Selatan ditutup warga sejak 3 Juli 2025. Meskipun aparat Satpol PP telah turun ke lokasi, warga tetap menolak membuka portal jalan sebelum ada kejelasan dari pemerintah.
