Tangerangupdate.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan laut di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang mulai berlaku sejak Februari 2026.
Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, sejumlah area perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran berwarna krem. Dalam legenda peta, arsiran itu menunjukkan kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan adanya penetapan wilayah pertambangan tersebut melalui keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menurut Ari, penentuan wilayah pertambangan di Banten telah melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota.
“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan Wilayah Pencadangan (WPN),” kata Ari, Senin 16 November 2026.
Ia menjelaskan, penetapan wilayah tersebut merupakan hasil serangkaian rapat koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat meminta masukan dari pemerintah daerah untuk menyelaraskan peta potensi pertambangan dengan rencana tata ruang masing-masing wilayah.
Meski telah ditetapkan sebagai WUP, Ari menegaskan status tersebut tidak serta-merta membuat kegiatan pertambangan dapat langsung dilakukan di kawasan perairan sekitar Ujung Kulon.
Menurutnya, pemanfaatan wilayah pertambangan tetap harus mengacu pada kesesuaian tata ruang di tingkat kabupaten maupun kota. Selain itu, kegiatan pertambangan juga harus memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.
“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR (Rencana Tata Ruang) dan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari.
Penetapan tersebut menjadi perhatian mengingat Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Kawasan ini menjadi habitat berbagai flora dan fauna, termasuk badak jawa yang berstatus sangat terancam punah.
Berdasarkan informasi dalam situs resmi Taman Nasional Ujung Kulon, upaya perlindungan kawasan tersebut telah dimulai sejak 1921. Saat itu, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai kawasan suaka alam oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Surat Keputusan Nomor 60 tanggal 16 November 1921.
Status perlindungan kawasan kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 5 Mei 2014. Keputusan tersebut menetapkan luas Taman Nasional Ujung Kulon mencapai 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare wilayah daratan dan 44.337 hektare wilayah perairan.
Dengan adanya penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan tersebut, kesesuaian antara peta WUP, batas kawasan konservasi, serta rencana tata ruang menjadi hal penting untuk dipastikan. Hal ini diperlukan agar penetapan potensi pertambangan tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan kawasan konservasi dan kelestarian ekosistem Ujung Kulon. *Rhomi






