Tangerangupdate.com – Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat 14 dari 100 atau 14,18 persen pemuda Depok masih menganggur.
Angka ini menuai kritik dari peneliti Public Policy and Human Rights (RIGHTS), Septian Haditama.
Septian Haditama menilai tingginya angka pengangguran ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Depok.
“Pengangguran di Depok secara signifikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” ujarnya, Minggu 14 September 2025.
Menurut Septian, indikator klasik yang selama ini digunakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran terbukti tidak efektif. Hal ini terlihat dari program yang ada seolah hanya bersifat formalitas semata.
”Lapangan kerja yang dipublikasikan melalui kanal informasi seperti job fair hanya sebatas menggugurkan kewajiban pemerintah. Pada kenyataannya, sangat sulit bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kritik Septian.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi angkatan kerja saat ini adalah transisi dunia kerja. Ketersediaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal, belum mampu menyesuaikan dengan jumlah lulusan baru yang minim pengalaman kerja.
“Upah yang minim dan syarat kerja yang rumit menjadi alasan anak muda sulit mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya.
Septian menekankan bahwa Pemerintah Kota Depok harus menyiapkan solusi yang lebih masuk akal. Setiap angkatan kerja memiliki masalah yang berbeda dan tidak bisa disamakan.
Selain itu, ia juga menyoroti isu nepotisme dan praktik “orang dalam” yang dianggap sudah menjadi rahasia umum.
Praktik ini, menurutnya, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan bagi para pencari kerja.”Pemerintah harus berbenah dan menganggap masalah pengangguran sebagai political will Walikota beserta jajarannya,” tandasnya.
