Tangerangupdate.com – Dalam beberapa bulan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), muncul kekhawatiran mengenai penggunaan instrumen pemerintahan untuk kepentingan kampanye. Praktik ini dinilai dapat merusak prinsip-prinsip netralitas dan keadilan yang seharusnya dijunjung dalam proses demokrasi.
Beberapa kandidat dapat dilaporkan ketika memanfaatkan fasilitas publik, seperti gedung pemerintahan dan ruang-ruang resmi, untuk mengadakan acara kampanye. Tindakan ini tidak hanya menciptakan kesan bahwa pemerintah mendukung calon tertentu, tetapi juga mencegah penggunaan anggaran publik yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
Selain itu, yang perlu menjadi sorotan mengenai penggunaan anggaran pemerintah untuk kegiatan promosi calon kepala daerah. Kampanye yang dibiayai dengan dana publik bisa menjadi isu serius, karena melanggar peraturan pemilu dan menimbulkan ketidakadilan di antara para kandidat.
Perlu diperhatikan bahwa penggunaan akses informasi publik untuk keuntungan pribadi juga semakin marak. Beberapa calon dianggap memanfaatkan data dan informasi yang seharusnya bersifat transparan untuk menyerang lawan politik atau memperkuat citra diri mereka.
Lebih lanjut, penggunaan pegawai negeri untuk mendukung kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi sorotan utama. Tindakan ini berpotensi melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), yang diharapkan untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Praktik-praktik ini bukan hanya merugikan lawan, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap proses demokrasi kita. Pilkada seharusnya menjadi momen bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan visi, bukan karena manipulasi kekuasaan.
Selain itu kita menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan dan melakukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik yang melanggar etika kampanye. Mereka mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan tindakan yang mencurigakan terkait penggunaan instrumen pemerintahan dalam kampanye.
Dukungan masyarakat sangat penting untuk memastikan pilkada berlangsung adil dan transparan. Setiap suara harus dihargai, dan setiap praktik culas harus diungkap
Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada, diharapkan semua pihak dapat menegakkan integritas dan etika dalam berkompetisi, sehingga demokrasi tetap berjalan sehat dan mencerminkan kehendak rakyat.
Penulis: Muh Fadlul Rahman Arlan
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pembaca Tangerangupdate.com. Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.